Ketua MPR Sambut Baik Wacana Tol Gratis Saat Arus Balik

Kompas.com - 08/07/2016, 22:14 WIB
Ketua MPR Zulkifli Hasan saat memenuhi undangan buka puasa bersama di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2016). Kristian ErdiantoKetua MPR Zulkifli Hasan saat memenuhi undangan buka puasa bersama di gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (23/6/2016).
|
EditorKrisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan menyambut baik wacana menggratiskan tol saat arus balik.

Wacana tersebut muncul akibat terjadinya antrean kendaraan di Tol Brebes-Tegal yang membuat kemacetan puluhan jam hingga korban jiwa.

"Kalau memang arus balik padat di jalur tol akibat pembayaran apa salahnya digratiskan untuk biaya masuk tol. Supaya arus mudik bisa lancar dan pemudik sampai di tempat tujuan dengan selamat tanpa banyak memakan waktu di jalan," kata Zulkifli dalam keterangan tertulis, Jumat (8/7/2016).

Menurut Zukkifli, proses pembayaran tol sangat menghambat laju gerak para pemudik. Zulkifli juga menyoroti angka kecelakaan yang masih tinggi di musim mudik tahun ini.

(Baca: Antisipasi Arus Balik, Tol Bisa Gratis tapi Situasional)

Dia mengaku prihatin dengan banyaknya kecelakaan dan korban jiwa. Ia berharap semua pihak mengutamakan keselamatan.

"Lebih baik terlambat tapi selamat, daripada cepat tapi berbahaya. Bagi pemotor pakai helm untuk pengendara mobil jangan lupa pake sabuk keselamatan dan perhatikan rambu-rambu lalu lintas," ucap Zulkifli.

Zulkifli mengingatkan para sopir baik angkutan umum maupun mobil pribadi untuk menjaga kondisi tubuh. Ia megimbau untuk tidak memaksakan membawa kendaraan bila mengantuk.

Sebelumnya, Beberapa langkah antisipasi sudah disiapkan dalam menghadapi arus balik mudik 2016, salah satunya tol gratis. Deputy General Manager Tol Collection Cabang Jakarta-Cikampek Jasa Marga Florisco Siahaan menyampaikan, wacana gratis sudah beredar di kalangan pimpinan.

Kata dia, opsi tersebut berlaku bila solusi lain sudah tidak bisa membantu kelancaran. “Itu situasional, saya belum ada info,” kata Florisco kepada KompasOtomotif, Kamis (7/7/2016).

Contoh situasinya bila antrean di pintu tol Cikarang Utama mencapai 5 kilometer atau kira-kira sampai pintu tol Cibatu. “Kalau kondisinya ketika panjang dan sudah tidak kondusif maka kami akan bebaskan. Makanya kami antisipasi, mudah-mudahan tidak terjadi chaos,” katanya.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Ini Alasan Jokowi Undang LSM Agraria ke Istana

Nasional
Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Jelang Pencoblosan Pilkada, Mendagri: Jangan Persulit Masyarakat Buat E-KTP

Nasional
Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Formappi: Kalau Mau Perkuat Demokrasi, Ya Hapus UU ITE

Nasional
Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Satgas: Libur Panjang Akhir Tahun Berpotensi Naikkan Kasus Covid-19

Nasional
Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Sidang Uji Materi UU Cipta Kerja, KSPI Sebut Isu Investasi dan Ketenagakerjaan Tak Bisa Digabung dalam Satu UU

Nasional
AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

AMAN Mengaku Tak Pernah Kirim Karangan Bunga di Markas Kodam Jaya

Nasional
Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Satgas Sebut Kasus Covid-19 Meningkat 3,9 Persen Dibandingkan Pekan Sebelumnya

Nasional
Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Muncul Anggapan Perbedaan Perlakuan antara Massa Petamburan dengan Demonstrasi, Ini Jawaban Satgas

Nasional
Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Survei Change.org Catat 5 Persoalan Daerah Menurut Anak Muda

Nasional
Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Kasus Covid-19 Tak Terkendali, Satgas Ingatkan Pemda Tegas Beri Sanksi Pelanggar Protokol Kesehatan

Nasional
Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Survei Change.org: Janji Kampanye Calon Kepala Daerah Terpilih Perlu Diawasi

Nasional
Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Polisi Selidiki Dugaan Kampanye di Luar Jadwal oleh Mulyadi-Ali Mukhni

Nasional
Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Mensos Tegaskan Tak Semua Masyarakat Berpendapatan Rendah Terima Bantuan Usaha

Nasional
PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

PSKH: Prolegnas Prioritas 2021 Utamakan Penanganan Pandemi dan Memperkuat Demokrasi

Nasional
KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

KPK Minta Calon Kepala Daerah Laporkan Sumbangan Kampanye dengan Jujur

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X