Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PBNU Serukan Idul Fitri sebagai Momen Perkuat Silaturahim dan Toleransi

Kompas.com - 04/07/2016, 21:14 WIB
Kristian Erdianto

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj mengatakan bahwa Hari Raya Idul Fitri 1437 H adalah momen yang tepat untuk tetap menjaga keutuhan bangsa.

Dalam khotbahnya usai mengumumkan penetapan Hari Raya Idul Fitri 2016, Said menyerukan kepada seluruh masyarakat, termasuk penyelenggara negara, untuk menjadikan Idul Fitri sebagai momentum silaturahmi nasional.

Idul Fitri juga diharapkan dapat menjadi momentum perbaikan akhlak bangsa agar pembangunan bangsa selalu diberi keberkahan oleh Allah SWT.

"Para khatib hendaknya menyampaikan materi khotbah yang menekankan persatuan umat dan bangsa, jauh dari caci maki dan kebencian serta dorongan untuk kesediaan berbagi serta pentingnya membangun kebersamaan dan solidaritas sosial," ujar Said di Gedung PBNU, Jakarta, Senin (4/7/2016).

Said menjelaskan, saat ini toleransi merupakan salah satu kunci untuk membangun Indonesia. Dalam ajaran Islam, toleransi dikenal sebagai maqishidus syariah atau tujuan syariat.

Salah satu di antaranya melalui hifdzun-nafsi atau memelihara jiwa.

Menurut Said, toleransi bukan sekedar tersedianya ruang dialog dalam diri seseorang untuk mencoba membicarakan perbedaan, namun toleransi merupakan sikap saling menghormati terhadap orang-orang yang berbeda keyakinan.

"Perbedaan adalah fitrah, maka toleransi mutlak diperlukan," kata Said.

Dalam kesempatan itu Said juga menyerukan kepada segenap umat Islam, khususnya warga NU, untuk menghidupkan malam Idul Fitri dengan takbir, tahmid dan tahlil di seantero nusantara dengan tetap menjaga ketertiban, kekhidmatan dan kekhusyukan.

Begitu juga saat menunaikan shalat Idul Fitri 1437 H. Shalat Idul Fitri 1437 H, kata Said, harus ditunaikan dengan khusyuk, khidmat, dan semarak.

Untuk itu seluruh pihak diminta berpartisipasi menjamin keamanan dan kenyamanan dan memastikan terselenggaranya ibadah di daerah yang rawan keamanan.

Kompas TV Alhamdulillah, Idul Fitri 1437 H Ditetapkan Rabu 6 Juli 2016
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Akui Tapera Banyak Dikritik, Menteri PUPR: Kita Ikuti Saja Prosesnya

Nasional
Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Hasto Beri Sinyal PDI-P Bakal Lawan Calon Didukung Jokowi di Pilkada 2024

Nasional
Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Terima SK, Khofifah-Emil Dardak Resmi Didukung PAN di Pilkada Jatim 2024

Nasional
PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

PKB Utus Dua Elitenya Bertanding Tingkatkan Elektabilitas untuk Diusung di Pilkada Jabar

Nasional
Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Berseloroh Saat Buka Kotak Suara di Sidang MK, Saldi Isra: Jarang-jarang Ini, Kejadian Langka

Nasional
Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Minta Perkara TPPU Dipercepat, SYL: Umur Sudah 70 Tahun, Makin Kurus

Nasional
Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Kata Zulhas, Jokowi Larang Kaesang Maju Pilkada Jakarta meski Ada Putusan MA

Nasional
Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Soal Wacana Maju Pilkada Jakarta, PSI: Tergantung Mas Kaesang dan KIM

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Hakim Agung Gazalba Saleh di Luar Tahanan, KPK Sebut Sudah Antisipasi Bukti dan Saksi

Nasional
PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

PDI-P Pertimbangkan 3 Menteri Jokowi untuk Pilkada Jakarta: Pramono Anung, Azwar Anas, dan Basuki Hadimuljono

Nasional
Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Soal Komposisi Gugus Tugas Sinkronisasi, Demokrat: Itu Hak Prabowo sebagai Presiden Terpilih

Nasional
Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com