Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Penanganan Kasus di Pengadilan Harus Transparan

Kompas.com - 01/07/2016, 21:20 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Komisi III DPR, Didik Mukriyanto, mengatakan sudah seharusnya lembaga peradilan menerapkan sistem manajemen yang transparan, terutama dalam proses administrasi dan pencatatan proses perkara di pengadilan.

Pernyataannya tersebut disampaikan terkait operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang menjerat panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis (30/6/2016) kemarin.

"Penanganan perkara, progres, dan perkembangan perkara kemudian hingga putusan harusnya basisnya transparan. Jadi, kita bisa akses, bisa dilihat, kemudian juga bisa diawasi oleh siapa pun," ujar Didik kepada wartawan, Jumat (1/7/2016).

(Baca:  Lagi-lagi Korupsi di Pengadilan, dalam 2 Bulan, 2 Panitera Ditangkap KPK)

Dia menyatakan, selama ini, manajerial penanganan perkara di lembaga peradilan terkesan sangat tertutup. Setiap orang pun kesulitan bila hendak mengakses informasi terkait suatu kasus yang sedang disidangkan.

"Saat ini jika mau memperoleh informasi tentang kasus yang sedang disidangkan masih harus bertemu petugasnya, datang dari satu meja ke meja lain, itu kan memunculkan potensi penyelewengan," kata Didik.

Ke depannya, Didik mengimbau agar manajemen di lembaga peradilan harus transparan. Dengan demikian, publik bisa mengetahui siapa hakim yang menangani suatu perkara. Lembaga peradilan juga harus sebisa mungkin memperlihatkan rekam jejak sang hakim.

(Baca: Ketua MA: Pengawasan Sudah Ketat, tetapi Masih Ada Seperti Ini)

"Ketika hakim menangani sebuah perkara, ini bisa diawasi seluas-luasnya. Ketika dia ada main-main, maksudnya dalam tanda kutip ketika dia menghubungi pihak berperkara dan lain-lain," ujar Didik.

Dia pun mengatakan sebaiknya pengawasan ketat dan transparansi seperti itu tidak hanya dilakukan oleh Mahkamah Agung (MA), tetapi diikuti pula oleh lembaga peradilan di bawahnya dalam bentuk sebuah standar operasional prosedur (SOP).

"Mekanismenya mari didiskusikan bersama, yang terpenting publik bisa tahu jalannya proses pengadilan setransparan mungkin agar mafia peradilan yang melibatkan pihak beperkara, panitera, dan hakim bisa diberantas," kata dia.

Kompas TV KPK Tangkap 3 Panitera dalam 3 Bulan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Putus Internet ke Kamboja dan Filipina, Menkominfo: Upaya Berantas Judi 'Online'

Putus Internet ke Kamboja dan Filipina, Menkominfo: Upaya Berantas Judi "Online"

Nasional
Pemerintah Putus Akses Internet Judi 'Online' Kamboja dan Filipina

Pemerintah Putus Akses Internet Judi "Online" Kamboja dan Filipina

Nasional
Upaya Berantas Judi 'Online' dari Mekong Raya yang Jerat 2,3 Juta Penduduk Indonesia...

Upaya Berantas Judi "Online" dari Mekong Raya yang Jerat 2,3 Juta Penduduk Indonesia...

Nasional
Keamanan Siber di Pusat Data Nasional: Pelajaran dari Gangguan Terbaru

Keamanan Siber di Pusat Data Nasional: Pelajaran dari Gangguan Terbaru

Nasional
Tanggal 26 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Letjen Suryo Prabowo Luncurkan Buku 'Mengantar Provinsi Timor Timur Merdeka Menjadi Timor Leste'

Letjen Suryo Prabowo Luncurkan Buku "Mengantar Provinsi Timor Timur Merdeka Menjadi Timor Leste"

Nasional
Resmikan Destinasi Wisata Aglaonema Park di Sleman, Gus Halim: Ini Pertama di Indonesia

Resmikan Destinasi Wisata Aglaonema Park di Sleman, Gus Halim: Ini Pertama di Indonesia

Nasional
Drag Fest 2024 , Intip Performa Pertamax Turbo untuk Olahraga Otomotif

Drag Fest 2024 , Intip Performa Pertamax Turbo untuk Olahraga Otomotif

Nasional
2.000-an Nadhliyin Hadiri Silaturahmi NU Sedunia di Mekkah

2.000-an Nadhliyin Hadiri Silaturahmi NU Sedunia di Mekkah

Nasional
TNI AD: Prajurit Gelapkan Uang untuk Judi 'Online' Bisa Dipecat

TNI AD: Prajurit Gelapkan Uang untuk Judi "Online" Bisa Dipecat

Nasional
Airlangga Yakin Jokowi Punya Pengaruh dalam Pilkada meski Sebut Kearifan Lokal sebagai Kunci

Airlangga Yakin Jokowi Punya Pengaruh dalam Pilkada meski Sebut Kearifan Lokal sebagai Kunci

Nasional
TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

TNI AD Mengaku Siapkan Pasukan dan Alutsista untuk ke Gaza

Nasional
Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Mitigasi Gangguan PDN, Ditjen Imigrasi Tambah 100 Personel di Bandara Soekarno-Hatta

Nasional
Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan 'Autogate' Imigrasi Mulai Beroperasi

Pusat Data Nasional Diperbaiki, Sebagian Layanan "Autogate" Imigrasi Mulai Beroperasi

Nasional
Satgas Judi 'Online' Akan Pantau Pemain yang 'Top Up' di Minimarket

Satgas Judi "Online" Akan Pantau Pemain yang "Top Up" di Minimarket

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com