Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Demokrat: Jangan Salahkan SBY Terkait Tingginya Harga Daging

Kompas.com - 13/06/2016, 04:35 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron mengatakan, kenaikan harga daging sapi saat ini agak sulit terkendali. Kenaikan itu bukan terjadi menjelang Ramadhan dan Idul Fitri saja, tetapi sejak tahun lalu selalu berfluktuasi naik di atas harga wajar.

Bahkan, kata dia, pernah terjadi mogok para pedagang sapi dan Bareskrim Mabes Polri turun tangan mengatasi masalah ini.

"Sangat salah jika ada yang menyalahkan bahwa ini warisan pemerintah sebelumnya, karena di pemerintahan SBY untuk pencapaian swasembada 5 komoditas pangan pokok: beras, jagung, kedelai, daging dapi, dan gula, tertata dengan baik dan ada roadmap-nya," kata Herman dalam keterangan tertulisnya, Jumat (12/6/2016).

Politisi Partai Demokrat ini mengatakan, harga bahan pokok setiap tahun dievaluasi pada era pemerintahan SBY. Bahkan, secara khusus untuk sapi dan kerbau pemerintahan SBY mengadakan sensus pada tahun 2011.

(baca: Meski Baru Baca Judul Berita, JK Ucapkan Terima Kasih Saran SBY)

Dengan begitu, sangat terukur berapa kemampuan dalam negeri memenuhi konsumen yang setiap tahunnya butuh daging sapi kurang lebih 500.000 ton, dan berapa harus di impor.

"Progresnya jelas, setiap tahun impor turun terus dan hanya pada waktu-waktu tertentu ada tambahan impor, itupun terbatas karena tujuannya swasembada," tambah dia.

Justru saat ini, Herman melihat fokus pemerintahan di bidang pangan hanya pada padi, jagung, dan kedelai, sehingga pencapaian swasembada daging sapi renstranya tidak jelas lagi.

Sementara kebijakan impor sangat terbuka bebas, tetapi ironisnya justru harga tidak stabil dan bahkan relatif stabil pada harga yang tinggi.

(baca: SBY Beri Tujuh Catatan Penting kepada Pemerintah Jokowi)

"Ini mestinya menjadi evaluasi pemerintahan Jokowi, tidak tepat menyalahkan pemerintahan sebelumnya, karena berlaku harga saat ini tergantung pada bagaimana pemerintah saat ini mampu mengelola komoditas pangan pokok dan strategis yang menjadi hajat hidup masyarakat banyak ini dengan baik, dengan tidak mengabaikan spirit swasembada," ujarnya.

Sebelumnya, anggota DPR dari Fraksi PDI-P Arteria Dahlan sempat menyinggung bahwa tingginya harga daging sapi yang berkisar Rp 120.000 per kilogram- Rp 130.000 per kiligram saat ini adalah warisan SBY.

Pernyataan itu disampaikan Arteria menanggapi SBY yang sebelumnya memberikan tujuh catatan kritis kepada pemerintah.

(baca: Politisi PDI-P Minta SBY Tidak Lepas Tangan dan Salahkan Pemerintahan Jokowi)

Dia menilai, tidak tepat jika SBY kerap memberikan catatan terhadap pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Sebab, apa yang terjdi pada pemerintahan saat ini juga tidak terlepas dari kinerja sepuluh tahun pemerintahan SBY.

"Masalah tingginya harga daging kalau kita mau cermat dan jeli, toh sudah ada pada jamannya Pak SBY, dan bahkan bermulai disana, pemerintah saat ini kan hanya kebagian pekerjaan dan tanggung jawab saja," ucap Arteria.

Kompas TV SBY Ingatkan Pemerintah Tak Tambah Utang
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com