Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Golkar: Djarot "Cool", Dia Juga Kami Monitor Selain Ahok

Kompas.com - 12/06/2016, 22:03 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Pemenangan Pemilu Indonesia I Partai Golkar Nusron Wahid mengungkapkan, selain petahana, Wakil Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat juga masuk dalam radar pantauan Golkar untuk didukung dalam Pilgub DKI Jakarta 2017.

"Djarot juga masuk untuk radar yang kami monitor," ujar Nusron di Hotel Shangri-La, Jakarta Pusat, Minggu, (12/6/2016).

Ketika ditanyakan dasar pertimbangan memasukkan Djarot dalam bursa calon gubernur DKI, Nusron menyebut bahwa politisi PDI-P itu mampu bekerja untuk Jakarta.

"Djarot orangnya cool. Cool ya kita lihat dalam arti dingin, dia bisa bekerja," ucap Nusron singkat sambil tersenyum.

(baca: "Dukung Ahok, Golkar Dapat Citra Positif yang Berguna bagi Pileg 2019")

Sebelumnya Golkar terus menunjukkan sejumlah sinyal untuk mendukung Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dalam pilgub.

Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto mengaku lebih senang jika partainya mendukung Ahok apabila yang bersangkutan maju melalui partai politik.

(Baca: Setya Novanto: Ahok Sebaiknya Maju lewat Parpol)

Novanto menilai, jalur partai politik lebih baik ketimbang jalur perseorangan atau independen yang selama ini ditempuh oleh Ahok.

"Kita yakin Pak Ahok mempunyai evaluasi, bisa mempertimbangkan, dan saya yakin pada akhirnya mempertimbangkan, sebaiknya memang dari parpol," kata Novanto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (10/6/2016).

Rapat Pimpinan Nasional Golkar akan memutuskan mendukung Ahok atau tidak. Keputusan rapimnas didasarkan hasil musyawarah daerah Golkar DKI Jakarta.

Kompas TV Pendamping Teman Ahok: DPR Tak Rela ada Calon Perseorangan- Satu Meja
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Anies dan Ganjar Diprediksi Menolak jika Ditawari jadi Menteri Prabowo

Nasional
Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi 'Online'

Ingatkan Satgas, Kriminolog: Jangan Dulu Urusi Pemain Judi "Online"

Nasional
Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Dilema PDI-P di Pilkada Jakarta: Gabung PKS atau Buat Koalisi Baru

Nasional
Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Jelang Pilkada, Baharkam Polri Minta Jajaran Petakan Kerawanan dan Mitigasi Konflik

Nasional
PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

PPATK Ungkap Lebih dari 1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online

Nasional
Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Bawaslu Luncurkan Posko Kawal Hak Pilih Pilkada Serentak 2024

Nasional
KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

KY Terima Laporan KPK terhadap Majelis Hakim Perkara Gazalba Saleh

Nasional
Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Belum Sentuh Bandar, Satgas Pemberantasan Judi Online Dianggap Mengecewakan

Nasional
Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Capai Rp 125 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com