Kompas.com - 06/06/2016, 05:15 WIB
EditorBayu Galih

SINGAPURA, KOMPAS — Pembicaraan yang belakangan muncul terkait dengan peristiwa 1965 sebenarnya memiliki tujuan akhir yang relatif sama. Tujuan itu adalah mencari penyelesaian bersama sekaligus mengambil pelajaran dari peristiwa tersebut agar tak terulang di masa depan.

Namun, kurangnya komunikasi dan penarikan kesimpulan yang berlebihan terhadap kegiatan yang dimaksudkan untuk meneguhkan rekonsiliasi membuat polemik bermunculan terkait peristiwa 1965.

"Kini yang dibutuhkan adalah rasa saling percaya. Kita percayakan penyelesaian masalah ini kepada pemerintah," kata Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional Letnan Jenderal (Purn) Agus Widjojo saat ditemui wartawan Kompas, M Hernowo, di sela-sela pertemuan keamanan Shangri-La Dialogue, di Singapura, Sabtu (4/6).

Agus yang adalah anak pahlawan revolusi Sutoyo Siswomiharjo merupakan ketua panitia pengarah Simposium 1965 yang digelar pertengahan April lalu. Oleh karena acara itu dinilai sejumlah kalangan berat sebelah, lalu muncul simposium "Mengamankan Pancasila dari Ancaman Kebangkitan Partai Komunis Indonesia dan Ideologi Lain". Letnan Jenderal (Purn) Kiki Syahnakri menjadi ketua dari simposium yang digelar 1 dan 2 Juni tersebut.

Masalah komunisme kemarin juga sempat ditanyakan kepada Menteri Pertahanan (Menhan) Ryamizard Ryacudu. Saat itu, Menhan yang menjadi pembicara dalam sesi Making Defence Policy in Uncertain Policy di Shangri-La Dialogue ditanya oleh perwakilan dari Australia tentang apakah komunisme merupakan isu pertahanan di Indonesia dan menjadi ancaman ideologi di Tanah Air?

Atas pertanyaan itu, Ryamizard menegaskan tetap menghormati ideologi komunis. Namun, Indonesia harus mewaspadai PKI karena partai itu telah dua kali memberontak, yaitu pada 1948 dan 1965.

Agus menuturkan, Indonesia punya ingatan buruk tentang komunisme, PKI, dan bahaya latennya. Pemerintah selalu berupaya mencegah munculnya kembali bahaya PKI dan komunisme. Tap MPRS Nomor XXV/MPRS/1966 menyatakan ajaran komunisme dan PKI dilarang di Indonesia.

Dengan kondisi ini, lanjut Agus, jangan lagi ada pandangan ataupun keinginan untuk membangkitkan kembali PKI dan ideologinya di Indonesia.

Namun, Agus mengingatkan, generasi Indonesia yang lahir setelah tahun 1965 banyak yang melihat peristiwa 1965 sebagai akibat dari Orde Baru. Ini karena mereka hanya melihat peristiwa itu dalam rangkaian kejadian yang terjadi setelah 1 Oktober 1965.

***

Versi cetak artikel ini terbit di harian Kompas edisi 5 Juni 2016, di halaman 2 dengan judul "Gali Pelajaran dari Peristiwa 1965".

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

Muhadjir: 2023 Tak Bisa Lagi Berlonggar-longgar Anggaran, Sasaran Bansos Akan Dipertajam

Nasional
Saat Farel Prayoga Goyang Istana, Joget Pertama Prabowo di Istana, Jenderal Dudung Ucap Luar Biasa!

Saat Farel Prayoga Goyang Istana, Joget Pertama Prabowo di Istana, Jenderal Dudung Ucap Luar Biasa!

Nasional
Baru Bebas dari Lapas, Ajay Priatna Langsung Ditangkap KPK

Baru Bebas dari Lapas, Ajay Priatna Langsung Ditangkap KPK

Nasional
Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Tersangka Surya Darmadi Hari Ini

Kejagung Jadwalkan Pemeriksaan Ulang Tersangka Surya Darmadi Hari Ini

Nasional
Soal Pilpres, Jokowi: Tidak Usah Terlalu Fanatik, Fanatisme Membabi Buta Harus Ditinggalkan

Soal Pilpres, Jokowi: Tidak Usah Terlalu Fanatik, Fanatisme Membabi Buta Harus Ditinggalkan

Nasional
Saat Anak-Cucu Soeharto Ingin Lolos Pemilu 2024 dan Melenggang ke Senayan...

Saat Anak-Cucu Soeharto Ingin Lolos Pemilu 2024 dan Melenggang ke Senayan...

Nasional
Jokowi: 'Reshuffle' Kabinet Masih Mungkin Dilakukan

Jokowi: "Reshuffle" Kabinet Masih Mungkin Dilakukan

Nasional
Prabowo atau Ganjar Pranowo, Siapa Dapat 'Endorse' Jokowi pada Pilpres 2024?

Prabowo atau Ganjar Pranowo, Siapa Dapat "Endorse" Jokowi pada Pilpres 2024?

Nasional
Babak Baru Kasus Ferdy Sambo: KPK dan PPATK Bergerak

Babak Baru Kasus Ferdy Sambo: KPK dan PPATK Bergerak

Nasional
Hasto Ungkap PDI-P Kemungkinan Besar Koalisi dengan Partai Pengusung Jokowi untuk Pilpres 2024

Hasto Ungkap PDI-P Kemungkinan Besar Koalisi dengan Partai Pengusung Jokowi untuk Pilpres 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Lagu Campursari Menggema di Istana | Sosok 3 Paskibraka di Upacara HUT ke-77 RI

[POPULER NASIONAL] Lagu Campursari Menggema di Istana | Sosok 3 Paskibraka di Upacara HUT ke-77 RI

Nasional
Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Syarat dan Cara Mendapatkan Perlindungan LPSK

Nasional
Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Mengapa Lembaga Yudikatif Tidak Dipilih oleh Rakyat?

Nasional
Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Mengapa Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif Harus Bekerja Sama?

Nasional
Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Mengapa Lembaga Eksekutif Harus Diawasi?

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.