Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua KPK: Waktunya Ubah Manajemen Keuangan Negara, Jangan Dibiarkan Akrobat

Kompas.com - 02/06/2016, 13:00 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menegaskan, sudah saatnya kementerian/lembaga melakukan pembenahan manajemen keuangan.

Agus mengatakan, pimpinan kementerian/lembaga harus menghilangkan praktik-praktik manajemen keuangan negara yang berpotensi pada pelanggaran tindak pidana.

"Sudah waktunya kita mengubah manajemen (keuangan) negara. Jangan dibiarkan teman-teman main akrobat," ujar Agus dalam acara penyerahan laporan keuangan BPK di gedung Pusdiklat BPK, Kalibata, Jakarta Selatan, Kamis (2/5/2016).

Apalagi, Indonesia saat ini sudah bukan lagi termasuk negara miskin. Indonesia sudah termasuk negara berkembang yang memiliki potensi untuk menjadi negara maju.

"APBN pada waktu Pak SBY pertama kali menjabat (Presiden) hanya Rp 400 triliun, hari ini sudah lebih dari Rp 2.100 triliun. Karena itu mari kita membangun sistem kinerja yang lebih baik lagi," ujar Agus.

Agus kemudian mencontohkan Bripka Seladi yang diyakini berintegritas, tidak menerima suap dan memilih bekerja menjadi pengepul sampah untuk tambahan penghasilan.

(baca: Bripka Seladi Memilih Memulung untuk Menghidupi Keluarga)

Di satu sisi, kesetiaan Seladi pada negara patut diacungi jempol dan diapresiasi. Namun, pada saat yang sama seharusnya negara merasa bersalah atas apa yang terjadi pada Seladi itu.

"Kenapa kita kemudian tidak memberikan kebutuhan yang cukup bagi dia (Seladi)?" ujar Agus.

Agus yakin dengan pengelolaan keuangan yang baik dan benar, kesejahteraan akan terwujud.

Kompas TV Memilih Memulung Ketimbang Disuap

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

KPK Akan Undang Eks Kepala Kantor Bea Cukai Purwakarta untuk Klarifikasi LHKPN

Nasional
Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Dian Andriani Ratna Dewi Jadi Perempuan Pertama Berpangkat Mayjen di TNI AD

Nasional
Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Indonesia Kutuk Perusakan Bantuan untuk Palestina oleh Warga Sipil Israel

Nasional
Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Tanggapi Polemik RUU Penyiaran, Gus Imin: Mosok Jurnalisme Hanya Boleh Kutip Omongan Jubir

Nasional
KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

KPK Sita Rumah Mewah SYL Seharga Rp 4,5 M di Makassar

Nasional
Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Sedih Wakil Tersandung Kasus Etik, Ketua KPK: Bukannya Tunjukkan Kerja Pemberantasan Korupsi

Nasional
Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Profil Indira Chunda Thita Syahrul, Anak SYL yang Biaya Kecantikan sampai Mobilnya Disebut Ditanggung Kementan

Nasional
Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Cak Imin: Larang Investigasi dalam RUU Penyiaran Kebiri Kapasitas Premium Pers

Nasional
Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Mantan Pegawai Jadi Tersangka, Bea Cukai Dukung Penyelesaian Kasus Impor Gula Ilegal

Nasional
Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Temui Jokowi, GP Ansor Beri Undangan Pelantikan Pengurus dan Bahas Isu Kepemudaan

Nasional
Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Grace Natalie dan Juri Ardiantoro Akan Jalankan Tugas Khusus dari Jokowi

Nasional
Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Jadi Saksi Karen Agustiawan, Jusuf Kalla Tiba di Pengadilan Tipikor

Nasional
Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Kasus Korupsi Timah, Kejagung Sita 66 Rekening, 187 Tanah, 16 Mobil, dan 1 SPBU

Nasional
Mengganggu Pemerintahan

Mengganggu Pemerintahan

Nasional
Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Daftar Aliran Uang Kementan kepada 2 Anak SYL, Capai Miliaran Rupiah?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com