PLN Minta KPK Awasi Proyek Listrik 35.000 MW

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) Persero Sofyan Basir meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ikut mengawasi proyek listrik 35.000 Mega Watt.

Hal itu diungkapkan Sofyan saat berkunjung ke Gedung KPK, Jakarta, Senin (30/5/2016).

"Kalau perlu diawasi, kalau perlu kami minta dikawal," ujar Sofyan di Gedung KPK, Jakarta.

Selain terkait proyek 35.000 MW, Sofyan juga berbicara mengenai pembangunan 46.000 kilometer transmisi listrik. Pembangunan transmisi ini ditargetkan selesai sebelum proyek pembangkit listrik rampung.

Menurut Sofyan, PLN berusaha memberi penjelasan kepada KPK mengenai berbagai rencana kerja pembangunan pembangkit listrik. Hal itu mencakup sistem pengamanan, kendala yang dihadapi dan cara penyelesaiannya.

Sofyan mengakui, PLN menghadapi beberapa kendala dalam menjalankan proyek. Misalnya, saat terjadi pembebasan lahan yang menimbulkan selisih harga.

"Misalnya, kami harus beli dengan harga lebih mahal dari masyarakat, nah itu kan harus dikawal oleh aparat penegak hukum. Itu yang kami maksud," kata Sofyan.

PT PLN Persero saat ini tengah mempercepat realisasi program 35.000 MW. Ada pun, rencana yang telah disusun PLN dalam kurun waktu lima tahun mendatang, yakni akan membangun 109 pembangkit.

Dari jumlah itu, 35 proyek pembangkit dibangun oleh PLN dengan total kapasitas 10.681 MW dan 74 proyek oleh swasta/Independent Power Producer (IPP) dengan total kapasitas 25.904 MW.

Hingga saat ini, dari total 35.000 MW target pemerintah, sebanyak 12.226 MW masih dalam tahap perencanaan dan 8.377 MW masih dalam tahap pengadaan. PLN juga telah melakukan penandatanganan kontrak jual beli.