Jokowi Diminta Bangun Demokrasi Tanpa Embel-embel Orba dan Soeharto

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) meminta Pemerintah Joko Widodo dengan terang dan tegas menyatakan bahwa demokrasi Indonesia yang dibangun ke depan terputus dari embel-embel Orde Baru dan Soeharto.

Wakil Koordinator Kontras Puri Kencana Putri menegaskan bahwa Pemerintah Jokowi harus mampu memberikan garis demokrasi yang tegas atas kejahatan di masa lalu dengan mendukung langkah penegakan hukum.

Oleh karena itu, ia mengusulkan, sebaiknya wacana pengangkatan Presiden kedua RI Soeharto sebagai pahlawan nasional tidak perlu dijadikan salah satu prioritas Pemerintah saat ini.

"Akan lebih progresif apabila pemerintah hari ini Jokowi dengan tegas menyatakan bahwa demokrasi Indonesia yang dibangun ke depan terputus dari embel-embel Orde Baru dan Soeharto," ujar Puri saat dihubungi, Kamis (19/5/2016).

Puri menuturkan, wacana pemberian gelar pahlawan bagi Soeharto merupakan isu-isu kuno yang akan selalu diangkat oleh Partai Golkar.

(baca: Jika Diberikan Pada Soeharto, Makna Sejati Pahlawan Akan Bergeser)

Menurut Puri, yang harus dikritisi saat ini oleh masyarakat, apakah Pemerintah akan dengan legawa memberikan status kehormatan tersebut kepada Soeharto.

"Bukan hal yang baru kalau Golkar akan selalu membawa isu-isu kuno semacam itu. Sekarang yang harus dikritisi, apakah pemerintah akan dengan legawa memberikan 'status kehormatan' itu kepada Soeharto," kata Puri.

Puri mengatakan, Pemerintah harus memberi ruang verifikasi terlebih dulu sebelum memberikan gelar pahlawan terhadap seseorang. (baca: Fadli Zon Anggap Soeharto Layak Jadi Pahlawan Nasional)

Terlebih bila sosok tersebut dinilai sebagai orang yang harus bertanggungjawab atas kasus-kasus kejahatan terhadap kemanusiaan, praktik penggusuran untuk membangun kota. Kemudian, warisan konflik yang masih terlembaga hari ini di Papua serta di wilayah-wilayah lain yang kaya dengan sumber daya alam.

Melalui ruang verifikasi tersebut, Pemerintah bisa melibatkan lembaga-lembaga negara independen yang pernah terlibat untuk mengaudit praktik pelanggaran HAM yang melibatkan pertanggungjawaban soeharto, seperti Komnas HAM.

Munaslub Partai Golkar sebelumnya mengusulkan agar Presiden kedua RI Soeharto menjadi pahlawan nasional. (Baca: Munaslub Golkar Usulkan Soeharto Jadi Pahlawan Nasional)

Hal tersebut disampaikan Aburizal Bakrie saat menyampaikan pidatonya pada paripurna Munaslub Golkar, di Nusa Dua, Bali, Senin (16/5/2016).

"Partai Golkar pernah mengusulkan Soeharto jadi pahlawan nasional. Belum berhasil. Kali ini, Munas mengusulkan kembali ke DPP agar Soeharto untuk menjadi pahlawan nasional," kata Aburizal.

Teknis pengusulan Soeharto menjadi pahlawan nasional nantinya akan dibahas di sidang komisi.

Aburizal menilai Soeharto layak mendapatkan gelar itu. DPP Golkar sendiri, lanjut dia, sudah pernah memberikan penghargaan Abdi Luhur kepada mantan Ketua Dewan Pembina Golkar itu.

"Saya serahkan ke munas ini untuk mengambil langkah yang diperlukan untuk diusulkan menjadi pahlawan nasional," ujar Aburizal.