Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Rekonsiliasi Tragedi 1965 Diprediksi Tak Terlaksana di Era Jokowi-JK

Kompas.com - 16/05/2016, 06:17 WIB
Lutfy Mairizal Putra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Siti Zuhro mengatakan, upaya rekonsiliasi terhadap Tragedi 1965 sulit terlaksana dalam waktu dekat.

Menurut dia, upaya menuju rekonsiliasi bahkan bisa berlanjut hingga periode kepemimpinan presiden berikutnya.

"Butuh menyamakan perspektif terlebih dahulu. Ini beda, itu beda. Tidak akan ketemu," kata Siti di Jakarta, Minggu (15/5/2016).

"Misalnya, saya menjerit atas nama NU, Anda TNI, dia Komunis," ujarnya. 

Upaya menuju rekonsiliasi Tragedi 1965 dinilai Siti terganjal beberapa peristiwa. Di antaranya, dengan maraknya pemberangusan atribut yang identik dengan Partai Komunis Indonesia (PKI).

Selain itu, purnawirawan TNI berencana menyelenggarakan simposium melawan PKI pada 1 dan 2 Juni 2016 mendatang.

(Baca: Didukung Ryamizard, Purnawirawan TNI Akan Bentuk Simposium Lawan PKI)

Simposium melawan PKI ini menjadi tandingan dari Simposium Tragedi 1965 yang sebelumnya sudah digelar.

Para pensiunan TNI ini menganggap Simposium Tragedi 1965 tidak mengakomodasi semua pihak, sehingga mereka memutuskan untuk mengadakan simposium lain.

Siti berharap masyarakat dapat melupakan tragedi yang terjadi pada tahun 1965. Menurut dia, peristiwa itu merupakan sejarah yang tidak perlu dibuka.

"Ya sudah menjadi bagian sejarah kita saja. Kalau itu dibuka borok tidak karu-karuan. Sudah jelas kesimpulannya," tutur Siti.

"Itu masa lalu sudah tutup buku. Karena semuanya korban. Kalau dimaafkan ini, yang itu tidak bisa," ucapnya.

Kompas TV Pemerintah Akan Selesaikan Kasus HAM 1965
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com