Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Cegah Penyanderaan, Apa Upaya yang Dilakukan Pemerintah?

Kompas.com - 13/05/2016, 10:07 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Lestari Priansari Marsudi mengatakan, pemerintah terus berupaya melakukan pencegahan tindak kejahatan kejahatan terorisme internasional.

Upaya pencegahan ditingkatkan pasca penyanderaan warga negara Indonesia (WNI) oleh kelompok Abu Sayyaf di Filipina.

Salah satunya, kata Retno, melalui kerja sama dengan negara tetangga seperti yang dilakukan pekan lalu bersama Malaysia dan Filipina.

"Kan kami waktu tanggal 5 Mei ada pertemuan trilateral antara Indonesia, Malaysia, dan Filipina," ujar Retno, di Jakarta, Kamis (12/5/2016).

"Salah satu pembicaraannya adalah bagaimana meningkatkan kerja sama antarnegara dalam konteks pengamanan di perairan perbatasan dan wilayah sekitarnya," kata dia.

Dalam pertemuan itu dibahas berbagai strategi yang bisa dilakukan untuk mengantisipasi berulangnya penyanderaan oleh kelompok teroris.

"Jadi kami perkuat pengamanan di wilayah-wilayah tersebut dengan tujuan agar situasi di daerah tersebut aman, kemudian aktivitas ekonomi dapat berjalan dengan normal," ujar Retno.

Ia menambahkan, jalur laut yang menjadi titik penangkapan WNI oleh kelompok Abu Sayyaf merupakan area potensial.

Oleh karena itu, perlu peningkatan keamanan agar setiap warga negara manapun bisa melakukan aktivitas dengan aman.

"Karena itu adalah wilayah jalur ekonomi yang sangat cukup padat, dan ekspor batu bara Indonesia juga melalui jalur itu," kata Retno.

Sebelumnya pembajakan terhadap kapal berbendera Indonesia terjadi di perairan tawi-tawi, perbatasan antara Malaysia dan Filipina.

Pembajakan terhadap kapal tunda Brahma 12 dan kapal tongkang Anand 12 yang membawa 7.000 ton batubara dan 10 awak kapal berkebangsaan negara Indonesia dibajak pada pada 28 Maret 2016.

Saat itu, kedua kapal dalam perjalanan dari Sungai Puting (Kalsel) menuju Batangas (Fililina Selatan).

Kapal Brahma 12 kemudian dilepaskan dan ditangani otoritas Filipina. Sedangkan kapal Anand 12 dan 10 orang awak kapalnya menjadi sandera kelompok Abu Sayyaf.

Kemudian, pembajakan kapal tunda (tugboat) Henry yang sedang menderek kapal tongkang Cristy, terjadi pada 15 April 2016.

Kapal tersebut membawa 10 orang anak buah kapal yang semuanya merupakan WNI.

Pada saat pembajakan terjadi satu orang ABK tertembak, lima orang berhasil selamat sementara empat orang lainnya diculik.

Kementerian Luar Negeri menyebutkan bahwa kapal tersebut dibajak saat dalam perjalanan kembali dari Cebu, Filipina, menuju Tarakan, Kalimantan Utara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Jokowi Klaim Program Bantuan Pompa Sudah Mampu Menambah Hasil Panen Padi

Nasional
Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Soal Izin Usaha Tambang Ormas Keagamaan, Pimpinan Komisi VII Ingatkan Prinsip Kehati-hatian dan Kepatutan

Nasional
Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Jokowi Pastikan Beras Bansos Berkualitas Premium, Tak Berwarna Kuning dan Hitam

Nasional
Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Minta Pemerintah Tetapkan Jadwal Pelantikan Kepala Daerah, Ketua KPU: Kalau Tak Ada, Bakal Repot

Nasional
Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Terima Kunjungan Delegasi Jepang, Kepala BNPT Perkenalkan Program Deradikalisasi

Nasional
Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Mutasi Polri, Brigjen Suyudi Ario Seto Jadi Kapolda Banten, Brigjen Whisnu Hermawan Jadi Kapolda Sumut

Nasional
Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Pakar Hukum Minta Bandar Judi Online Dijerat TPPU

Nasional
Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Pemerintah Tak Bayar Tebusan ke Peretas PDN, Data Kementerian/Lembaga Dibiarkan Hilang

Nasional
Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Pimpinan Komisi VII Wanti-wanti Pengelolaan Tambang Ormas Rentan Ditunggangi Konglomerat

Nasional
745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

745 Personel Polri Dimutasi, Kadiv Propam Irjen Syahardiantono Naik Jadi Kabaintelkam

Nasional
Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Pesan Panglima TNI untuk Pilkada 2024: Jika Situasi Mendesak, Tugas Prajurit Melumpuhkan, Bukan Mematikan

Nasional
Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Pemerintah Akui Tak Bisa Pulihkan Data Kementerian/Lembaga Terdampak Peretasan PDN

Nasional
Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Pilkada 2024, TNI Siapkan Personel Cadangan dan Alutsista jika Situasi Mendesak

Nasional
Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Soal Anggota Dewan Main Judi Online, Johan Budi: Bukan Lagi Sekadar Kode Etik, tapi Sudah Pidana

Nasional
Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Belum Ada Pendaftar di Hari Pertama Pendaftaran Capim dan Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com