Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Amir Sodikin
Managing Editor Kompas.com

Wartawan, menyukai isu-isu tradisionalisme sekaligus perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bergabung dengan harian Kompas sejak 2002, kemudian ditugaskan di Kompas.com sejak 2016. Menyelesaikan S1 sebagai sarjana sains dari Fakultas Biologi Universitas Gadjah Mada (UGM), dan S2 master ilmu komunikasi dari Magister Ilmu Komunikasi Universitas Paramadina. 

Politik Menjual Ketakutan

Kompas.com - 12/05/2016, 07:53 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorHeru Margianto

Ingat dengan film “Our Brand Is Crisis” yang dirilis 2015? Fiksi yang diterjemahkan dari dokumenter pemilihan presiden Bolivia 2002 ini dibintangi Sandra Bullock, Billy Bob Thornton, dan Anthony Mackie, mengisahkan sebuah pertarungan politik menjelang pemilihan presiden.

Dikisahkan, pada 2002, politisi Bolivia yang tidak populer, Pedro Castillo, merekrut firma konsultan politik dari Amerika Serikat. Jane Bodine (Sandra Bullock), konsultan yang sudah pensiun, akhirnya dikirim untuk membantu Castillo memenangkan pemilihan presiden.

Bodine sebenarnya muak dengan karakter Castillo, dan tak yakin tokoh itu bisa dipoles. Castillo adalah kartu mati. Namun, berkat kecerdikan Jane Bodine, Castillo mampu membalikkan keadaan dan akhirnya memenangkan pemilihan presiden, mengalahkan Rivera.

Lalu, strategi apa yang disampaian Jane Bodine kepada kliennya? “Mulai sekarang, branding kita adalah krisis,” kata Bodine, yang membuat anggota tim sukses lainnya terbengong-bengong.

Jualan dan branding mereka adalah krisis? Ya, setelah mengobservasi kehidupan sosial dan politik di Bolivia, Bodine mampu meyakinkan bahwa jualan yang akan laku keras dan dalam waktu singkat bisa dilahap oleh warga Bolivia adalah krisis dan ketakutan itu sendiri.

Bolivia memang berada di ambang krisis, dan salah satu penyebabnya adalah maraknya korupsi. Maka di setiap kampanye, tim manajemen krisis telah menggariskan isu mana yang terkait krisis dan bisa menakut-nakuti Bolivia untuk disampaikan kepada publik.

Pada akhirnya, Castillo terpilih menjadi presiden berkat jualan krisis dan ketakutan ini. Namun, baru beberapa saat menjabat, janji kampanye yang ia sampaikan kepada publik, yaitu tak akan mengundang Dana Moneter Internasional (IMF) tanpa melalui referendum, langsung dia ingkari.

Para pengikutnya  kecewa dan menggelar demo besar-besaran. Bodine menyadari branding krisis dan ketakutan yang ia ciptakan akhirnya berbuah bencana, hanya menciptakan pemimpin yang peduli pencitraan di awal dan setelahnya ingkar janji.

Maka, Bodine akhirnya memutuskan ikut dalam barisan pendemo, ikut memprotes “produk” yang ia hasilkan sendiri. Pada sekuen ini, saat Bodine memutuskan ikut barisan pendemo, air mata saya turut menetes. Seolah, ratusan bahkan jutaan "Bodine" sedang ada di sekitar saya.

Berharap fiksi belaka

Seharusnya, kisah fiksi ini berakhir di film saja, atau setidaknya hanya terjadi di Bolivia. Jangan sampai dibawa ke dunia politik nyata, apalagi dibawa ke Indonesia.

Namun, pernahkah Anda merasakan bahwa Anda adalah seorang "Bodine" yang pernah mengantarkan seseorang untuk mencapai puncak kekuasaan dalam sebuah pemilihan?

Saya ingat betul, saat diberitahu oleh seorang teman di kampung, bahwa dia sampai menelepon saudara-saudaranya di tempat lain, agar memilih tokoh politik yang ini, bukan yang itu. Alasannya, kurang lebih, tokoh politik yang itu jualannya terlalu begitu, dan tokoh yang ini jualannya begini.

www.findlay.edu Ilustrasi
Saya tahu, teman saya tersebut akhirnya menjadi seperti Bodine. Tak habis mengerti dengan perubahan sikap politik dari tokoh yang telah dipilihnya, dan kini menjadi anggota barisan yang mengkritik sang politisi yang dulu ia pilih.

Salah satu kritik dia adalah, tokoh politik yang satu ini kini bertindak seolah-olah tak mampu membedakan mana “lawan” dan mana “kawan”.

Jualan politik yang dikemas apik oleh para tim sukses di era modern ini kadang memang melenakan calon pemilih. Para manajer krisis ini dengan cantik mampu membungkus “kucing” untuk dijual sebagai “harimau”, atau dengan mudah mampu mencitrakan kandidat lain sebagai “kucing”, bukan “harimau”.

Salah satu tugas tim sukses adalah bagaimana menjual kandidat biasa saja menjadi kandidat yang mengilap. Jangan-jangan, jualan krisis seperti di film “Our Brand Is Crisis” masih menjadi tren di Indonesia? Jangan-jangan, manajer krisis dan manajer ketakutan hingga saat ini masih saja sedang bekerja?

Jika memang demikian, pantas saja hingga kini jualan krisis dan ketakutan masih laku keras di negeri ini. Kini, isu yang sedang berkembang adalah jualan ketakutan.

Ketakutan ala Indonesia

Orang-orang di penjuru Tanah Air saat ini sedang takut-takutnya jika dituduh menyebarkan paham komunisme atau dikaitkan dengan PKI. Terlepas apakah ketakutan itu riil atau tidak, namun strategi ini berhasil menciptakan krisis dan ketakutan.

Walau para pejabat sendiri sudah mengatakan, secara teknis PKI tak akan mampu bangkit lagi di Indonesia, namun tetap saja jualan ketakutan akan bangkitnya PKI terus digeber di berbagai daerah. Secara hukum sebenarnya sudah tak ada celah untuk khawatir bahwa PKI akan hidup lagi di Tanah Air.

Secara tren, tak ada lagi alasan untuk takut bahwa komunisme akan hidup dan tumbuh lagi di Indonesia. Tapi, seperti dalam film itu, jika memang ini hanya sekadar jualan politik, maka bagi konsultan politik, tak perlu lagi menyusun logika bahwa jalan ini adalah yang paling masuk akal bagi pilihan negeri ini.

Entah siapa yang menjadi manajer jualan ketakutan ini, namun tampaknya tak ada suara keberatan dari mereka yang sedang berkuasa. Kita tak ingin PKI bangkit di Indonesia.

Namun, aksi jualan ketakutan ini bukankah justru memicu banyak orang untuk kembali ingin tahu apa itu PKI dan komunisme?

Di sisi lain, negara justru makin dihadapkan pada pertanyaan-pertanyaan mendasar dari masyarakat sipil, apakah masih bisa melindungi warganya dari ancaman penangkapan-penangkapan dan pembubaran-pembubaran diskusi yang tidak prosedural? Bukankah ini justru jualan yang gagal?

Siapa yang sebenarnya menjual dan siapa yang sebenarnya saat ini yang sedang membeli? Banyak dari kita yang tak tahu jawabannya. Namun, banyak "Bodine-Bodine" Indonesia yang pasti akan dibuat kecewa dengan strategi branding dan marketing katakutan tak logis ini.

Di banyak negara demokratis, jualan ketakutan ini sudah usang dan sudah ditinggalkan, berganti dengan tema-tema yang memberi harapan, persatuan, dan merengkuh masa depan. Mereka percaya, ketakutan, kebencian, dan perpecahan tak akan membawa kita ke mana-mana, bahkan bisa kembali ke masa silam yang kelam.

Wali Kota London, Inggris, yang baru saja terpilih, Sadiq Khan, terbukti telah mampu membuktikan bahwa politik jualan ketakutan telah berakhir. Khan adalah Muslim pertama di London yang berhasil menjabat Wali Kota, mengalahkan strategi kampanye dari rivalnya yang menjual ketakutan dan perpecahan.

Kini, di kancah jasa konsultasi poltik sudah banyak berbagai peralatan modern berbasis teknologi informasi yang bisa digunakan untuk mengukur efektivitas sebuah branding politik.
Bagi yang percaya masih ada masa depan untuk politik ketakutan, silakan gunakan jasa konsultan yang dipercaya untuk mengukur hasilnya. Masih ingin lanjut?

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

MUI Minta Satgas Judi Online Bertindak Tanpa Pandang Bulu

Nasional
Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Tolak Wacana Penjudi Online Diberi Bansos, MUI: Berjudi Pilihan Hidup Pelaku

Nasional
MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

MUI Keberatan Wacana Penjudi Online Diberi Bansos

Nasional
[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK 'Gentle'

[POPULER NASIONAL] Menkopolhukam Pimpin Satgas Judi Online | PDI-P Minta KPK "Gentle"

Nasional
Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Juni 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Polisi Temukan Bahan Peledak Saat Tangkap Terduga Teroris di Karawang

Nasional
Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Polisi Tangkap Satu Terduga Teroris Pendukung ISIS dalam Penggerebekan di Karawang

Nasional
BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

BPIP: Kristianie Paskibraka Terbaik Maluku Dicoret karena Tak Lolos Syarat Kesehatan

Nasional
Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Sekjen Tegaskan Anies Tetap Harus Ikuti Aturan Main meski Didukung PKB Jakarta Jadi Cagub

Nasional
PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

PKB Tak Resisten Jika Anies dan Kaesang Bersatu di Pilkada Jakarta

Nasional
Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Ditanya Soal Berpasangan dengan Kaesang, Anies: Lebih Penting Bahas Kampung Bayam

Nasional
Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Ashabul Kahfi dan Arteria Dahlan Lakukan Klarifikasi Terkait Isu Penangkapan oleh Askar Saudi

Nasional
Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Timwas Haji DPR Ingin Imigrasi Perketat Pengawasan untuk Cegah Visa Haji Ilegal

Nasional
Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Selain Faktor Kemanusian, Fahira Idris Sebut Pancasila Jadi Dasar Dukungan Indonesia untuk Palestina

Nasional
Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Kritik Pengalihan Tambahan Kuota Haji Reguler ke ONH Plus, Timwas Haji DPR: Apa Dasar Hukumnya?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com