Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menteri Susi Mengaku Diminta Purnawirawan, Mantan Pejabat Bebaskan Kapal Asing

Kompas.com - 10/05/2016, 15:06 WIB
Ayu Rachmaningtyas

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengaku sering ditemui oleh orang-orang yang meminta kapal-kapal asing di Indonesia yang telah ditahan untuk dibebaskan.

"Saya sudah didatangi pensiunan, purnawirawan, bekas pejabat KKP dan mana-mana 'ketok pintu' agar kapal-kapal tersebut bisa jalan," kata Susi saat ditemui di Jakarta, Senin (10/5/2016).

Menurut dia, hal itu wajar dilakukan. Jika ada kepentingannya yang terganggu, maka segala cara akan dilakukan.

Ia menegaskan, bantuan yang digelontorkan KKP sebesar Rp 10 triliun tidak akan bermanfaat jika ikan-ikan di Indonesia habis ditangkap kapal asing secara ilegal.

(baca: Menteri Susi: Hanya Nelayan Indonesia yang Boleh Tangkap Ikan di Laut Nusantara)

"Karena bantuan KKP yang Rp 10 triliun itu tidak akan ada artinnya. Perahu dan jaring menjadi percuma, ikannya nggak ada buat apa," ujar Susi.

Susi menyatakan, saat ini ada sekitar 700 kapal asing dari berbagai negara yang berhasil ditahan.

Hal itu karena pemerintah kembali memperpanjang moratorium perizinan usaha perikanan tangkap di wilayah pengelolaan perikanan Indonesia.

"Tanpa monatorium yang kemarin diperpanjang tidak mungkin kita bisa melihat kapal-kapal gajah (besar) dipinggirkan," ujarnya.

Susi mengaku memilih mundur jika harus membebaskan kapal-kapal asing tersebut, lalu mereka kembali berlayar di lautan Indonesia.

"Saya pilih mundur kalau kapal asing itu kembali jalan di Indonesia," katanya.

Kompas TV Memberantas Illegal Fishing- Satu Meja Eps 128 Bagian 3
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

KPK Harap Pansel Capim Aktif Serap Masukan Masyarakat

Nasional
KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

KY Diminta Turun Tangan Usai MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

2 Koordinator Jemaah Pemegang Visa Non-haji Ditahan, Terancam Denda 50.000 Riyal

Nasional
Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Alex Marwata Sayangkan Tak Ada Mantan Pimpinan KPK Jadi Anggota Pansel

Nasional
Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Jokowi Tanggapi Putusan MA yang Buka Jalan Kaesang Maju Pilkada

Nasional
Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Jelang Idul Adha, Satgas Polri Pastikan Stok Beras di Sumatera Selatan Aman

Nasional
Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Gerindra Sebut Poster Budi Djiwandono-Kaesang Bentuk Aspirasi Rakyat

Nasional
Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Putusan MA Dicurigai Muluskan Jalan Kaesang, PDI-P: Jangan Mengada-ada

Nasional
Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Dua DPO Kasus “Vina Cirebon” Dihapus, Polri: Buktinya Belum Cukup, Saksi Fiktif

Nasional
Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Politikus PDI-P Sebut Wacana Duet Anies-Ahok Telah Gembos

Nasional
Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Hari Ke-19 Keberangkatan Haji, 131.513 Jemaah Tiba di Arab Saudi, 24 Wafat

Nasional
Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Singgung Putusan MK, Pengamat Nilai Putusan MA Ubah Aturan Batas Usia Calon Kepala Daerah Bernuansa Politik

Nasional
Dua Anggota Pansel Capim KPK merupakan Komisaris BUMN

Dua Anggota Pansel Capim KPK merupakan Komisaris BUMN

Nasional
Pertamina Jadi Tuan Rumah Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024

Pertamina Jadi Tuan Rumah Upacara Peringatan Hari Lahir Pancasila 2024

Nasional
Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Soal Duet Budi Djiwandono-Kaesang, Gerindra Tunggu Keputusan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com