Kompas.com - 06/05/2016, 11:39 WIB
EditorAmir Sodikin

HELSINKI, KOMPAS.com – Reporters without Borders meletakkan Indonesia pada nomor 130 dari 180 negara dalam tingkat kebebasan pers sedunia. Dengan kondisi setengah bebas, Indonesia akan menjadi tuan rumah Hari Kebebasan Pers Dunia atau World Press Freedom Day (WPFD) tahun depan.

“Pelaku kekerasan terhadap wartawan turut berkontribusi terhadap posisi Indonesia dalam ranking tersebut. Perusakan kantor media oleh organisasi masyarakat memberi contoh yang tak baik pada warga. Ini harus dihentikan,” ujar Eko Maryadi, Presiden Southeast Asian Press Alliance (SEAPA) di sela-sela perayaan World Press Freedom Day 2016.

Salah satu tugas jurnalis adalah melayani masyarakat dengan informasi yang akurat dan berkualitas. Oleh karena itu, pemerintah perlu membuka akses terhadap informasi. Bila mereka kerap menutupi dan cenderung koruptif, informasi yang diterima masyarakat bisa menjadi bias.

“Dengan diselenggarakannya WPFD di Tanah Air, semoga ranking akan membaik. Dewan Pers bisa membuat kampanye tentang pentingnya kebebasan pers, informasi untuk publik, dan juga mendorong pejabat publik agar semakin transparan,” kata Eko.

Kebebasan pers baru bisa dirasakan manfaatnya bila publik merasakan suatu manfaat langsung. “Ini milik seluruh lapisan masyarakat. Kami ingin suatu hari pemerintah dan masyarakat bangga atas kondisi pers di negara sendiri,” kata Eko.

Salah satu organisasi jurnalis di Indonesia yang merayakan WPFD adalah Aliansi Jurnalis Independen (AJI). “Maka, tujuan pokok peringatan ini adalah terciptanya masyarakat yang lebih menghargai dan mau memperjuangkan kebebasan pers,” ujar mantan ketua AJI periode 2011-2014 itu.

Aspek kekerasan yang membuat Indonesia terpuruk dalam indeks kebebasan pers itu bisa dikurangi bahkan dihilangkan. “Saya berharap posisi Indonesia bisa naik, mungkin bisa di angka puluhan dan bukan ratusan seperti sekarang,” jawab dia.

Pelaku kekerasan terhadap jurnalis bisa bebas atau bahkan kasus kematian jurnalis tidak diusut, misalnya kasus Udin pada 1996. “Mari tunjukkan pada dunia bahwa Indonesia bisa menghargai kebebasan pers. Salah satu tema yang bisa diusung adalah impunity alias hentikan kekerasan terhadap jurnalis,” pungkas Eko mengakhiri wawancara.

(Jessica Damiana, mahasiswa Universitas Multimedia Nusantara, melaporkan dari Helsinki untuk Kompas.com)

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Prinsip Kode Etik Hakim

Prinsip Kode Etik Hakim

Nasional
Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Prinsip Hukum Internasional dalam Penyelesaian Sengketa Internasional

Nasional
Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Kasus Pernikahan Dini di Indonesia

Nasional
Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Berkaca AS, Fadli Zon Usul Batas Usia Minimal Capres-Cawapres 35 Tahun

Nasional
Jika Ingin Tinggalkan 'Legacy', Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Jika Ingin Tinggalkan "Legacy", Jokowi Ditantang Buat Perppu untuk Hapus Presidential Threshold

Nasional
Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Kiai Sarankan Muhaimin Cawapres, Gerindra: Itu Salah Satu Opsi, Finalnya Tahun Depan

Nasional
Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Kejagung: Pelimpahan Tahap II Ferdy Sambo dkk Digelar Senin Lusa di Kejari Jakarta Selatan

Nasional
UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

UPDATE 1 Oktober 2022: Bertambah 1.639, Kasus Covid-19 di Indonesia Capai 6.433.263

Nasional
Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Aswanto Dicopot DPR Gara-gara Batalkan UU, Jimly: Hakim MK Bukan Orang DPR

Nasional
Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk 'Fit and Propet Test' Gantikan Aswanto

Jimly Sebut Sekjen MK Dipanggil DPR Mendadak untuk "Fit and Propet Test" Gantikan Aswanto

Nasional
Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Presidential Threshold hingga Batas Usia Minimal Capres Kebiri Demokrasi di Indonesia

Nasional
Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Nasional
Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Sembilan Eks Hakim MK Berkumpul Soroti Pencopotan Aswanto

Nasional
Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Sikap DPR yang Tiba-tiba Copot Hakim MK Aswanto Harusnya Batal Demi Hukum

Nasional
Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Politisi Nasdem Harap Usia Minimal Capres 21 Tahun, tapi Jangan Hanya Lulusan SMA

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.