Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Hanya Menuju Istana, Ribuan Buruh Bakal Gelar Aksi di Depan Gedung DPR

Kompas.com - 01/05/2016, 09:09 WIB
Fachri Fachrudin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Ribuan buruh se-Jabodetabek akan menggelar aksi memperingati Hari Buruh sedunia atau (May Day) di depan Gedung MPR/DPR, Minggu (1/5/2016). Kelompok buruh lainnya akan berkumpul di patung kuda sebelum melakukan long march ke depan Istana Merdeka.

Ketua Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal mengatakan, akan ada 10.000 buruh yang bergerak menuju Gedung DPR RI pada pagi hari ini, Minggu (1/5/2016).

"Di DPR akan ada kawan-kawan (buruh) dari industri tekstil, dari Serikat Pekerja Nasional (SPN)," ujar Said, saat dihubungi, Sabtu (30 April 2016).

Di Gedung DPR RI itu para buruh akan menyampaikan tuntutan pencabutan PP Nomor 78/2015 tentang pengupahan. Tuntutan itu juga disuarakan elemen buruh yang beraksi di wilayah lain.

Selain itu, massa buruh juga meminta dihentikannya kriminalisasi terhadap para buruh dan soal PHK, penolakan reklamasi, penggusuran, serta RUU Tax Amnesty.

Para buruh yang ada di Gedung DPR RI menginginkan para anggota Dewan yang katanya mewakili aspirasi rakyat itu lebih berperan dalam memperjuangkan nasib para buruh.

"Di sektor tekstil saat ini bahkan ada istilah upah minimum padat karya yang nilainya lebih rendah dari upah minimum regional kabupaten kota," tuturnya.

Melalui aspirasi yang disampaikan ke anggota Dewan nantinya, para buruh berharap ke depan ada tindakan nyata terkait perbaikan nasib mereka.

"Di DPR ada panja upah kan. Mereka berharap DPR mengakomodasi keluhan tuntutan kawan-kawan dari tekstil dan garmen," kata Said.

Kompas TV KSPI Siapkan Atribut Hari Buruh
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com