Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

RUU "Tax Amnesty" Diprediksi Tak Rampung Sesuai Target

Kompas.com - 25/04/2016, 21:03 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Rancangan Undang-Undang Pengampunan Pajak atau Tax Amnesty terancam tak bisa disahkan sesuai target. RUU tersebut semula ditargetkan rampung pada 29 April mendatang, atau sebelum masa reses.

Namun, pembahasan antara Komisi XI DPR dan pemerintah tidak berjalan mulus seperti yang diharapkan.

"RUU Pengampunan Pajak tidak dapat disahkan tanggal 29 april 2015 karena masih banyak hal krusial yang perlu dibahas, apalagi hingga saat ini progres pembahasan di Komisi XI belum ada kemajuan yang signifikan. Baru sebatas mendengarkan masukan dari para pemangku kepentingan seperti pengusaha, pakar, akademisi dan lain-lain," kata anggota Komisi XI DPR Marwan Cik Asan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/4/2016).

Fraksi Partai Demokrat, kata Marwan, meminta agar pengesahaan RUU tidak boleh tergesa-gesa.

Demokrat ingin mendengarkan masukan dari berbagai pihak terutama para wajib pajak yang patuh membayar pajak selama ini, juga para pemerhati perpajakan dari NGO/LSM.

(Baca: Pemerintah Bentuk Satgas "Tax Amnesty", Apa Tugasnya?)

"Mendengarkan masukan dari para wajib pajak yang patuh sejalan dengan arahan ketua umum bapak SBY bahwa RUU Pengampunan pajak harus berdiri kokoh diatas tiga pilar utama yaitu benefit/manfaat, keadilan sosial, dan governance," kata dia.

Keadilan pajak bagi para wajib pajak yang selama ini patuh dan menjadi sumber utama penerimaan negara dari pajak perlu didengarkan.

Fraksi Partai Demokrat akan bertanya penghargaan apa yang mereka harapkan dengan adanya pengampunan bagi mereka yang selama ini tidak patuh membayar pajak atau bahkan belum menjadi wajib pajak.

Dari sisi benefit atau manfaat, Demokrat juga ingin mendengar langsung dari Menteri Keuangan berapa besar penerimaan negara yang akan diperoleh dengan RUU pengampunan pajak ini dan dari mana saja penerimaan tersebut.

(Baca: Bertemu, Presiden dan DPR Sepakat Percepat Pembahasan RUU "Tax Amnesty")

"Semua harus jelas dan terinci sehingga nanti dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan RUU pengampunan pajak ini," ucap Marwan.

Demokrat juga ingin saat RUU Pengampunan pajak ini nanti dijalankan, semua perangkat dan aturan pelaksana sudah siap sehingga tidak menjadi sumber penyimpangan baru.

"Dengan semua itu kita meminta kepada pimpinan dan banmus DPR RI agar  pembahasan RUU Pengampunan Pajak ini dilanjutkan pembahasannya pada masa sidang berikutnya," ucap Marwan.

Kompas TV DPR Minta Jokowi Revisi RUU Perpajakan
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Wapres Ma'ruf Amin Shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal, JK, Sandiaga, Zulhas dan AHY Hadir

Wapres Ma'ruf Amin Shalat Idul Adha di Masjid Istiqlal, JK, Sandiaga, Zulhas dan AHY Hadir

Nasional
Momen Jokowi Nge-vlog Sambil Cicipi Mie Pedas di Semarang

Momen Jokowi Nge-vlog Sambil Cicipi Mie Pedas di Semarang

Nasional
Prabowo Subianto Akan Shalat Idul Adha di Hambalang

Prabowo Subianto Akan Shalat Idul Adha di Hambalang

Nasional
Jokowi Shalat Idul Adha di Semarang, Wapres Ma'ruf di Jakarta

Jokowi Shalat Idul Adha di Semarang, Wapres Ma'ruf di Jakarta

Nasional
[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

[POPULER NASIONAL] TWK KPK Diduga untuk Gagalkan Penangkapan Harun Masiku | Yusril Bantah Copot Afriansyah Noor

Nasional
Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Idul Adha 2024, Ma'ruf Amin Ajak Umat Islam Tingkatkan Kepedulian Sosial dan Saling Bantu

Nasional
Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Jokowi, Megawati, hingga Prabowo Sumbang Hewan Kurban ke Masjid Istiqlal

Nasional
KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

KIM Disebut Setuju Usung Ridwan Kamil di Pilkada Jakarta, Golkar: Lihat Perkembangan Elektabilitasnya

Nasional
Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-'reshuffle' Kapan Pun

Isu Perombakan Kabinet Jokowi, Sandiaga: Saya Siap Di-"reshuffle" Kapan Pun

Nasional
Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Hadiri Lion Dance Exhibition, Zita Anjani Senang Barongsai Bertahan dan Lestari di Ibu Kota

Nasional
Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Timwas Haji DPR Ajak Masyarakat Doakan Keselamatan Jemaah Haji dan Perdamaian Palestina

Nasional
5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: 'Fast Track' hingga Fasilitas buat Lansia

5 Perbaikan Layanan Haji 2024 untuk Jemaah Indonesia: "Fast Track" hingga Fasilitas buat Lansia

Nasional
Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Timwas Haji DPR Ingatkan Panitia di Arab Saudi untuk Selalu Awasi Pergerakan Jemaah

Nasional
Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Safenet Nilai Pemblokiran X/Twitter Bukan Solusi Hentikan Konten Pornografi

Nasional
Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Pastikan Keamanan Pasokan Energi, Komut dan Dirut Pertamina Turun Langsung Cek Kesiapan di Lapangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com