Maju ke Pilkada DKI, Staf Ahli Kapolri Ingin Jadi Wakil Ahok

Kompas.com - 15/04/2016, 11:47 WIB
Albertus Julius Benny Mokalu sewaktu menjabat Kapolda Bali KOMPAS.com/ SRI LESTARIAlbertus Julius Benny Mokalu sewaktu menjabat Kapolda Bali
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Staf Ahli Kapolri, Irjen Benny Mokalu, mengaku ingin maju dalam Pilkada DKI Jakarta 2017. Ia mengincar posisi calon wakil gubernur DKI pendamping calon petahana Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

"Saya merasa orang yang tepat saat ini, Bapak Ahok. Karena ingin berhasil, saya harus cari orang yang akan berhasil dong," ujar Benny saat dihubungi, Jumat (15/4/2016).

Menurut Benny, Ahok adalah sosok yang tegas dan tidak takut dicekal. Selain itu, Benny mengaku pemikirannya klop dengan Ahok.

Meski belum pernah bertemu dengan Ahok, ia menganggap akan muncul chemistry positif jika ia disandingkan menjadi wakil Ahok.

"Pola pikirnya sama saya lihat. Kan orang biasanya lihat, visinya sama enggak, cocok enggak," kata Benny.

Meski demikian, Benny mengaku tak masalah jika dirinya "dijodohkan" dengan calon lainnya. Hal itu tergantung bagaimana arahan partai tempat dia mendaftar.

Sebelumnya, ia mendaftarkan diri dalam penjaringan bakal calon wakil gubernur DKI Jakarta ke PDI Perjuangan. (Baca: Berniat Maju pada Pilkada DKI, Mantan Kapolda Bali Mengaku Sudah Direstui Kapolri)

Mengapa "hanya" ingin menjadi orang nomor dua di Ibu Kota? Mantan Kapolda Bali itu mengaku sangat awam dengan dunia politik.

Meski suka membaca buku politik dan mengikuti perkembangan terkini, tetapi secara praktik Benny mengaku kurang menguasai.

"Tapi, apakah saya kuat menghadapi teman-teman politikus yang sudah makan asam garam, pahit manisnya di kancah politik? Saya tidak ada apa-apanya. Ibarat ujung jarinya, kukunya," kata dia.

Halaman:


Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Mendikbud: Tidak Ada Penghapusan Pelajaran Sejarah dari Kurikulum Nasional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

[POPULER NASIONAL] Ahok Diminta Benahi Internal Pertamina | Penambahan Kasus Harian Covid-19 Nyaris Tembus 4.000 Orang

Nasional
Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Kejagung Tangkap Terpidana Korupsi Rp 41 Miliar, Buron 10 Tahun

Nasional
Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Mendagri Sebut Perppu Baru untuk Pilkada 2020 Sedang Dikaji

Nasional
Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Mendagri Kirim Surat ke KPU, Tak Setuju Konser dan Rapat Umum di Pilkada 2020

Nasional
Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Sekjen PDI-P Nilai PIlkada Tak Bisa Ditunda meski Ada Pandemi Covid-19

Nasional
Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Stafsus Sebut Jokowi Tengah Bahas Rancangan Perppu Pilkada

Nasional
Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Kronologi TNI AL Tangkap Dua Kapal Ikan Vietnam di Laut Natuna Utara

Nasional
Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Sekjen MUI: Kalau Pilkada Perparah Covid-19, Lebih Baik Ditunda

Nasional
Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Sebaran 3.989 Kasus Baru Covid-9, DKI Jakarta Tertinggi dengan 1.138

Nasional
KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

KPU Usulkan Metode Tambahan untuk Pilkada 2020 Berupa Kotak Suara Keliling

Nasional
UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

UPDATE 20 September: 2.922.648 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19

Nasional
Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Pandemi Covid-19 Capai Tingkat Darurat, PBNU Minta Pilkada 2020 Ditunda

Nasional
Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Jajaran KPU Positif Covid-19, Penetapan Paslon Pilkada Tetap Digelar 23 September

Nasional
UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

UPDATE 20 September: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 57.796

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X