Kompas.com - 14/04/2016, 13:41 WIB
Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon (kanan) bersama anggota Panja RUU Pilkada P-PAN Yandi Susanto (tengah) berdiskusi mengenai polemik pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung atau tidak langsung, di Jakarta, Sabtu (13/9/2014). DPR tengah menggodok RUU tentang pelaksanaan pilkada, yang terdapat wacana akan menghapus pemilihan langsung oleh rakyat dan mengembalikan wewenangnya lewat DPRD.  TRIBUNNEWS/DANY PERMANA Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon (kanan) bersama anggota Panja RUU Pilkada P-PAN Yandi Susanto (tengah) berdiskusi mengenai polemik pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung atau tidak langsung, di Jakarta, Sabtu (13/9/2014). DPR tengah menggodok RUU tentang pelaksanaan pilkada, yang terdapat wacana akan menghapus pemilihan langsung oleh rakyat dan mengembalikan wewenangnya lewat DPRD.
Penulis Dani Prabowo
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung keputusan yang diambil bersama antara Komisi IV serta Kementerian Kelautan dan Perikanan, Rabu (13/4/2016).

Kedua pihak memutuskan agar proyek reklamasi Teluk Jakarta dihentikan.

"Kalau menurut saya, sudah tepat, ya," kata Fadli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (14/4/2016).

Menurut Fadli, proyek reklamasi Teluk Jakarta lebih banyak memberikan masalah daripada manfaat bagi masyarakat.

(Baca: Ini Alasan Komisi IV dan Menteri Susi Minta Reklamasi Teluk Jakarta Dihentikan)

"Karena jelas banyak perkara atau masalah yang belum selesai. Masalah amdal, masalah hukum, dan masalah lain yang menjadi sorotan," kata dia.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebelumnya menekankan bahwa ia tidak akan menghentikan proyek reklamasi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Namun, ia menyatakan bahwa proyek reklamasi bisa saja dihentikan jika ada class action atau gugatan perwakilan.

(Baca: Ahok: Kira-kira DPRD Pecat Gue Enggak kalau Batalkan Reklamasi? Pasti Dipecat Gue!)

Oleh karena itu, ia menyarankan agar pihak-pihak yang menolak proyek reklamasi untuk mengajukan class action.

Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Tak Setuju Kemenag Disebut Hadiah Negara untuk NU, Pimpinan MPR: Hasil Perjuangan Tokoh Islam Era Kemerdekaan

Nasional
Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Sebaran 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 24 Oktober 2021

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 32,61 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

UPDATE 24 Oktober: Sebaran 623 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi di DKI

Nasional
UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 24 Oktober: 14.360 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

UPDATE: 214.745 Spesimen Diperiksa dalam Sehari, Positivity Rate dengan PCR 1,12 Persen

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

UPDATE 24 Oktober: Kasus Suspek Covid-19 Tercatat 5.104

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

UPDATE 24 Oktober: Kasus Sembuh Covid-19 Jadi 4.082.454, Tambah 1.037

Nasional
UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

UPDATE 24 Oktober: Tambah 29, Pasien Covid-19 Meninggal Dunia Capai 143.205 Orang

Nasional
Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Hadiri TB Summit 2021, Dompet Dhuafa Dukung Percepatan Pengurangan Kasus TBC di Indonesia

Nasional
UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

UPDATE: Bertambah 623, Kini Ada 4.240.019 Kasus Covid-19 di Indonesia

Nasional
Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Usulan Pemerintah Soal Pemilu 15 Mei 2024 Dikhawatirkan Ganggu Tahapan Pilkada

Nasional
Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Mendorong Sinergi Parekraf dan UMKM

Nasional
Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Pemerintah dan DPR Diminta Tak Intervensi KPU Tentukan Jadwal Pencoblosan Pemilu

Nasional
Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Tanggapan Muhammadiyah soal Menag Sebut Kemenag Hadiah untuk NU

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.