Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sidak ke RSUP M Djamil Padang, Jokowi Cek Kartu Indonesia Sehat

Kompas.com - 12/04/2016, 15:19 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo meyempatkan diri blusukan ke RSUP dr M Djamil, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa (12/4/2016).

Di sana, Presiden mengecek pelayanan penggunaan fasilitas kesehatan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS).

"Saya ngecek ndadak, terutama penggunaan BPJS dan Kartu Indonesia Sehat. Hampir kira-kira 35 persen menggunakan Kartu Indonesia Sehat, dan sisanya memakai BPJS," kata Presiden, seperti dikutip dari Tim Komunikasi Presiden.

Jokowi, yang didampingi Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Yusirwan Yusuf selaku direktur utama rumah sakit, sempat memeriksa ruang rawat inap bedah kelas I di rumah sakit itu.

Presiden sempat menanyakan mengenai pelayanan kesehatan kepada pasien yang tengah dirawat. Mereka menilai, pelayanan rumah sakit tersebut sudah cukup baik.

"Saya tanyakan ke pasien, enggak ada pungutan biaya, obat-obatan juga enggak ada (pungutan). Hanya dari rumah saktnya saja ditanyakan ada keluhan mengenai pembayaran," ujar Presiden.

Di Padang, Selasa pagi, Presiden membuka acara International Fleet Review (IFR) 2016 di Markas Komando Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut II Komando Armada Maritim RI Kawasan Barat.

IFR merupakan salah satu dari tiga kegiatan besar dalam rangka latihan multilateral yang diberi nama Komodo Exercise 2016.

Komodo Exercise 2016 diikuti total 47 kapal yang terdiri atas 20 kapal dari 16 negara, 11 kapal dari TNI Angkatan Laut, dan 11 kapal dari institusi lain. Acara tersebut akan diselenggarakan di Padang pada tanggal 12–16 April 2016.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com