Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: KMP Jangan Keroyokan, Kalah Lawan Ahok Bisa Malu Sendiri

Kompas.com - 01/04/2016, 11:04 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Koordinator Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul menyarankan agar partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih membatalkan niatnya untuk bersatu melawan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dalam Pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Ruhut menilai, meski parpol bersatu pun, Ahok sebagai calon petahana tidak akan terkalahkan.

"KMP jangan keroyokan, kalah lawan Ahok malu sendiri," kata Ruhut saat dihubungi, Jumat (1/4/2016).

Jika nantinya kalah telak saat melawan Ahok, lanjut Ruhut, citra partai politik tersebut justru akan semakin merosok. Suara mereka akan menurun di pemilu-pemilu selanjutnya. (baca: Ahok: Foke Didukung Hampir Semua Parpol, tetapi Kalah Juga...)

"Hati-hati lah, orang jujur kayak Ahok kok mau diganjal," ujar Ruhut yang mengaku sebagai tim sukses Ahok ini.

Partai Demokrat, lanjut Ruhut, hingga saat ini belum menentukan siapa calon yang akan diusung. Namun, dia memastikan Demokrat tidak akan memakai cara-cara keroyokan untuk menjegal calon tertentu.

Penyelenggaraan Pilkada DKI 2017 menjadi salah satu agenda pembahasan dalam pertemuan pimpinan partai politik yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP), di Kantor DPP PKS, Kamis (31/3/2016) malam.

Hadir dalam pertemuan itu Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Presiden PKS Sohibul Iman, dan Sekjen DPP PPP hasil Muktamar Jakarta, Dimyati Natakusumah.

Menurut Prabowo, dalam penyelenggaraan Pilkada DKI mendatang, tak menutup kemungkinan KMP akan mengusung nama yang sama. (baca: KMP Buka Peluang Usung Satu Nama di Pilkada DKI)

Hal itu sebelumnya telah dilakukan KMP ketika mengusung pasangan Prabowo-Hatta Rajasa saat Pilpres 2014 lalu.

"Yah, kemungkinan ada saja. Bisa saja," kata Prabowo.

Kompas TV KMP Bantah Bahas "Reshuffle" Kabinet
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Kopasgat Kerahkan 24 Sniper dan Rudal Chiron Amankan World Water Forum di Bali

Nasional
Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Sentil Prabowo yang Mau Tambah Kementerian, JK: Itu Kabinet Politis, Bukan Kabinet Kerja

Nasional
Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

Jelang Hari Jadi Ke-731, Pemkot Surabaya Gelar Berbagai Atraksi Spektakuler

BrandzView
Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Resmi Ditahan, Gus Muhdlor Punya Harta Rp 4,7 Miliar

Nasional
KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

KPK Sebut Gus Muhdlor Terima Uang Korupsi Lewat Sopirnya

Nasional
Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Polri Tangkap 142 Tersangka hingga Blokir 2.862 Situs Judi Online

Nasional
Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com