Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Baleg DPR Minta Jokowi Tak Dengar Pembisiknya

Kompas.com - 30/03/2016, 19:27 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Firman Soebagyo mempertanyakan sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta DPR memperhatikan kualitas dibanding kuantitas Undang-undang.

Dia curiga presiden bersikap seperti itu karena terlalu mendengarkan pembisik di sekitarnya.

"Presiden sebaiknya berkomunikasi dengan DPR secara baik. Jangan hanya mendengarkan pembisiknya. Karena banyak LSM di sekitar Presiden," kata Firman saat dihubungi, Rabu (30/3/2016).

Firman mengatakan, Presiden dan DPR adalah sesama lembaga tinggi negara. Jika Presiden memang merasa ada masalah, dia cukup menjadwalkan rapat konsultasi dengan pimpinan DPR, pimpinan komisi, dan pimpinan alat kelengkapan dewan.

(Baca: Jokowi Sindir DPR soal "Hobi" Bikin Undang-undang)

Presiden tidak perlu bicara di media.

"Lebih baik secara kelembagaan Presiden konsultasi," kata dia.

Firman mengatakan, sebagian besar UU yang dibahas DPR juga diusulkan dan dibahas oleh pemerintah. Penentuan UU yang masuk program legislasi nasional juga dilakukan bersama pemerintah.

Di prolegnas 2016 sendiri, ada 40 Rancangan Undang-undang yang disepakati untuk dibahas. Sehingga aneh jika Presiden tiba-tiba meminta DPR untuk tidak mengejar kuantitas UU.

"Jangan sudah disepakati terus teriak-teriak," ujar dia.

(Baca: Jokowi Sindir "Hobi" DPR Buat Undang-undang, Apa Kata Ketua DPR?)

Presiden Jokowi sebelumnya meminta DPR RI tidak memproduksi terlalu banyak undang-undang.

"Setahun, tiga saja cukup. Lima ya cukup," ujar Jokowi pada acara dialog publik di Balai Kartini, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (30/3/2016).

Bagi Jokowi, yang paling penting bukanlah kuantitas undang-undang, melainkan kualitas undang-undang tersebut.

"Jumlah 40, 50, untuk apa?" ujarnya.

Jokowi lalu mengungkapkan bahwa dirinya mengetahui alasan para wakil rakyat senang sekali memproduksi banyak UU.

"Tetapi, enggak usah saya sebutkan di sini kenapa DPR seneng banyak (bikin UU). Saya kira yang hadir di sini juga tahu," ujar dia.

Pernyataan Jokowi itu menuai tawa dari para peserta dialog. Acara dialog tersebut digagas Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia. Peserta dialog yakni para akademisi, pengusaha, pelaku perbankan, dan lain-lain.

Kompas TV Jokowi: DPR Tidak Usah Produksi UU Terlalu Banyak
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Diperiksa Dewas KPK 6 Jam, Nurul Ghufron Akui Telepon Pihak Kementan Terkait Mutasi Pegawai

Nasional
Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Seorang Pria Diamankan Paspampres Saat Tiba-tiba Hampiri Jokowi di Konawe

Nasional
Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Pro dan Kontra Komposisi Pansel Capim KPK yang Didominasi Unsur Pemerintah

Nasional
Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Jokowi Restui Langkah Menkes Sederhanakan Kelas BPJS Kesehatan

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan 'Sesuai Kebutuhan Presiden'

Revisi UU Kementerian Negara Dibahas di DPR, Jumlah Kementerian Diusulkan "Sesuai Kebutuhan Presiden"

Nasional
Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Soal Revisi UU MK, Pakar Sinyalir Punya Tujuan Politik

Nasional
Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Kasus TPPU SYL, KPK Panggil 3 Pemilik Biro Perjalanan

Nasional
Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Periksa Eks Sekjen Kementan Jadi Saksi dalam Sidang Etik Nurul Ghufron

Nasional
Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Praperadilan Panji Gumilang Ditolak, Status Tersangka TPPU Sah

Nasional
Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Golkar Sebut Ridwan Kamil Lebih Condong Maju pada Pilkada Jabar

Nasional
Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Jokowi Harap RI Masuk OECD: Beri Manfaat agar Lompat Jadi Negara Maju

Nasional
Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Pimpinan DPR Sebut Jurnalistik Investigasi Harus Diatur dalam RUU Penyiaran, Ini Alasannya

Nasional
4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

4 Poin Krusial dalam Revisi UU MK, Evaluasi Hakim hingga Komposisi Anggota MKMK

Nasional
Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Kasus TPPU Hasbi Hasan, KPK Kembali Periksa Kepala Biro Umum Mahkamah Agung

Nasional
Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Anggarannya Besar, Program Makan Siang Gratis Prabowo Bakal Dimonitor KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com