Kompas.com - 29/03/2016, 14:21 WIB
Bendera Palestina. ShutterstockBendera Palestina.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Kabinet Pramono Anung mengatakan, Pemerintah Indonesia akan tetap menuntut kemerdekaan Palestina.

Hal itu dikatakan Pramono saat menanggapi pernyataan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu yang menyerukan pembentukan hubungan diplomatik antara Israel dan Indonesia.

"Indonesia berpegang teguh pada prinsip konstitusi kita, juga founding fathers bahwa Indonesia akan lebih mengutamakan untuk kemerdekaan Palestina," ujar Pramono Anung di Kantor Sekretaris Kabinet, Jakarta, Selasa (29/3/2016).

Menurut Pramono, jika tuntutan kemerdekaan Palestina bisa dilakukan, maka Indonesia tentunya dengan terbuka akan memikirkan keinginan adanya hubungan diplomatik tersebut. (baca: Ketua Komisi I DPR: Israel Risau dengan Sikap Jokowi)

Meski demikian, menurut dia, pemerintah tidak akan serta merta menyetujui permintaan terkait hubungan diplomatik tersebut.

"Kami tidak mau terjebak dalam persoalan itu, karena yang paling penting adalah spirit untuk memerdekakan Palestina," kata Pramono.

Seruan terkait hubungan diplomatik itu disampaikan Netanyahu ketika menerima kunjungan delegasi wartawan Indonesia, Senin (28/3/2016), di kantornya di Jerusalem. (baca: Netanyahu Serukan Pembentukan Hubungan Diplomatik Israel-Indonesia)

"Sudah waktunya untuk menjalin hubungan resmi antara Indonesia dan Israel. Kita memiliki banyak peluang kerja sama bilateral, khususnya di bidang teknologi air dan teknologi canggih," katanya kepada delegasi wartawan Indonesia, seperti dilaporkan Times of Israel, Selasa (29/3/2016).

Netanyahu mengatakan, hubungan antara Jerusalem dan Jakarta akan menjadi persekutuan yang didorong oleh kepentingan bersama, yaitu menangkal ancaman terorisme dan faktor ekonomi. (baca: Menlu: Presiden Puas Konsul Kehormatan RI di Palestina Tetap Dilantik)

Dalam Konferensi Tingkat Tinggi Luar Biasa OKI di Jakarta Convention Centre, Senayan, Jakarta beberapa waktu lalu, Presiden RI Joko Widodomenyerukan kepada seluruh anggota OKI untuk bersatu menjalankan rekonsiliasi di Palestina. (baca: Jokowi: Lawan Kebijakan Ilegal Israel yang Menyulitkan Rakyat Palestina)

Presiden Jokowi mengingatkan bahwa OKI dibentuk karena adanya kebutuhan mendukung perjuangan Palestina. OKI harus menjadi bagian dari solusi dan bukan bagian dari masalah.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Isu Reshuffle Mencuat, Politisi Golkar: Kita Cukup Tunggu Saja

Nasional
Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Polri Bolehkan Mudik Sebelum 6 Mei, Pimpinan Komisi III Ingatkan Soal Pengawasan

Nasional
Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Wakil Ketua Komisi III: Harusnya Satgas BLBI Jadi Trigger Lahirnya UU Perampasan Aset

Nasional
Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Sepanjang 2021, Sebanyak 1.125 Bencana Alam Terjadi di Tanah Air

Nasional
Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Buru Aset BLBI di Luar Negeri, Pemerintah Bakal Libatkan Interpol

Nasional
JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

JPU: Edhy Prabowo Pakai Uang Suap Untuk Renovasi Rumah Mertua

Nasional
KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tahan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Terkait Suap Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

UPDATE 15 April: 5.607.527 Orang Sudah Divaksin Covid-19 Dosis Kedua, 10.505.334 Dosis Pertama

Nasional
Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berati Pandemi Berakhir

Doni Monardo Sebut Turunnya Kasus Covid-19 Tak Berati Pandemi Berakhir

Nasional
Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Kemendagri Arahkan Pemda Jatim agar Perencanaan Keuangan Disesuaikan dengan Kondisi Pandemi

Nasional
MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

MK Perintahkan KPU Gelar Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sabu Raijua Tanpa Paslon Orient-Thobias

Nasional
UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

UPDATE 15 April: Ada 108.032 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia

Nasional
KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

KPK Tetapkan Mantan dan Anggota DPRD Jabar Tersangka Pengurusan Dana Provinsi untuk Indramayu

Nasional
MK Tolak Sengketa Pilkada Sabu Raijua yang Diajukan Tiga Pemohon

MK Tolak Sengketa Pilkada Sabu Raijua yang Diajukan Tiga Pemohon

Nasional
UPDATE 15 April: 6.177 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Paling Banyak DKI Jakarta

UPDATE 15 April: 6.177 Kasus Baru Tersebar di 33 Provinsi, Paling Banyak DKI Jakarta

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X