Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKS: Percuma Perpustakaan Besar Tanpa Budaya Baca

Kompas.com - 28/03/2016, 15:39 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Partai Keadilan Sejahtera menolak rencana Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) membangun perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara. Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid menilai pembangunan perpustakaan itu akan sia-sia.

Dia ragu anggota DPR akan memanfaatkan perpustakaan itu setelah selesai dibangun nanti. Perpustakaan yang ada saat ini pun sepi dari kunjungan anggota Dewan.

"Sejauh mana anggota DPR ke perpustakaan? Saya yakin jawabannya Wallahualam. Kalau dibuat terbesar juga percuma, sementara tidak dibangun budaya baca," kata Hidayat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (28/3/2016).

Anggota Komisi VIII DPR ini juga pesimistis bahwa rencana pembangunan perpustakaan ini akan disetujui oleh rakyat. Sebab, saat ini DPR belum bisa menunjukkan kinerja yang maksimal.

(Baca: Ketua DPR: Saya Enggak "Ngerti" Lagi, DPR Mau Buat Perpustakaan Dituding Akal-akalan)

Seharusnya, kata dia, DPR meningkatkan dulu kinerjanya, baru meminta berbagai fasilitas.

"Saya khawatir yang akan mengisi perpustakaan nanti bukan anggota DPR, tetapi rekan-rekan staf ahli," tambah hidayat.

Hidayat yakin masih banyak cara lain untuk meningkatkan kinerja DPR selain dengan membangun perpustakaan mewah. Misalnya, kata dia, anggota DPR bisa memanfaatkan berbagai buku elektronik yang saat ini sudah banyak tersedia di internet.

Setelah kinerja DPR terbukti meningkat dan rakyat merasa puas, bolehlah DPR meminta fasilitas perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara.

"Kalau kemudian kinerja benar-benar dirasakan rakyat, saya kira rakyat juga akan mengerti," ucap Hidayat.

(Baca: Fadli Zon: Perpustakaan DPR Sekarang Level Kecamatan)

Wacana pembangunan perpustakaan terbesar se-Asia Tenggara muncul setelah Ketua DPR Ade Komarudin menerima sejumlah cendekiawan dan budayawan di Kompleks Parlemen, Selasa (22/3/2016).

Ade Komarudin meyakini bahwa kebijakan moratorium pembangunan gedung baru tidak akan berlaku untuk proyek gedung baru DPR. Urusan anggaran tidak menjadi masalah karena, menurut dia, DPR dapat memodifikasi anggaran pembangunan gedung baru sebesar Rp 570 miliar yang sudah dialokasikan di APBN 2016.

Gedung baru itu direncanakan terdiri dari perpustakaan umum terbesar se-Asia Tenggara serta ruang kerja bagi anggota DPR dan tenaga ahli.

Ada sekitar 600.000 koleksi buku yang akan disimpan di perpustakaan tersebut. Itu akan melebihi perpustakaan terbesar di Asia Tenggara saat ini, National Library of Singapore, yang memiliki 500.000 koleksi buku.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Sekjen Gerindra Sebut Ada Nama Eksternal Dikaji untuk Bacagub DKI 2024

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com