Kompas.com - 28/03/2016, 12:50 WIB
|
EditorCaroline Damanik

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Indonesia Institute for Maritime Studies Connie Rahakundi Bakrie melihat celah yang dapat mengakibatkan posisi Indonesia tersudut oleh negara China atas insiden di perairan Natuna, beberapa waktu lalu.

Connie mengatakan, berdasarkan UNCLOS 1982 atau perjanjian internasional di bidang maritim, dunia internasional hanya mengenal dua kapal yang boleh beroperasi di Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE), yakni kapal pemerintah dan kapal Angkatan Laut.

Kapal itu pun mesti terdaftar di International Maritime Organization. Sementara itu, insiden di Natuna, melibatkan kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan dengan kapal costguard China.

"Kapal (Indonesia) yang mengambil tindakan kemarin itu KP kodenya. Nah, kapal ini tidak dikenal di International Maritime Organization. Memang itu kapal government, tetapi kapal itu belum didaftarkan," ujar Connie di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (28/3/2016) pagi.

Selain itu, Connie menilai, Indonesia belum memiliki garis yang tegas terhadap badan mana yang bertanggung jawab atas wilayah perairan yang berbatasan dengan negara lain, termasuk soal kasus pencurian ikan.

Oleh sebab itu, dia mendesak pemerintah Indonesia mencari keputusan final mengenai lembaga yang bertanggung jawab atas wilayah itu antara Badan Keamanan Laut, TNI Angkatan Laut dan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Connie pun mendesak Indonesia mendaftarkan kapal-kapal milik KKP agar diakui oleh internasional. 

"Segeralah didaftarkan. Kalau KKP juga diakui sebagai penindak di laut, maka didaftarkan sebagai kapal government," ujar Connie.

Meski demikian, Connie tetap mengapresiasi penegakkan hukum yang dilakukan KKP di Natuna. Menurut dia, hal itu sudah baik. Hanya saja mesti ada pembenahan administrasi agar penegakkan hukum itu membuahkan hasil atau tidak sia-sia.

Sebelumnya, dua kapal China, yakni KM Kway Fey dan kapal costguard (penjaga pantai) China terlibat insiden dengan kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan, Sabtu (19/3/2016) sekitar pukul 14.15 WIB lalu.

Awalnya, kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap KM Kway Fey di perairan Natuna. Kapal China itu diduga kuat sedang menangkap ikan secara ilegal di Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia.

Kapal milik KKP, yakni KP Hiu 11, mendatangi kapal motor itu dan mengamankan delapan awak buah kapal (ABK).  Saat KM Kway Fey akan dibawa petugas KKP, tiba-tiba datang kapal coast guard (penjaga pantai) China yang datang mendekat. Kapal itu menabrak KM Kway Fey. Dugaannya, agar kapal ikan asal China itu tidak bisa dibawa ke daratan Indonesia. 

Untuk menghindari konflik, petugas KKP meninggalkan Kway Fey dan kembali ke KP Hiu 11 dan hanya berhasil membawa delapan ABK. 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

 
Pilihan Untukmu


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Peringatan HUT ke-77 TNI Akan Digelar di Istana Merdeka

Peringatan HUT ke-77 TNI Akan Digelar di Istana Merdeka

Nasional
Wapres: Lingkungan Kerja Harus Aman dan Hak Pekerja Terpenuhi

Wapres: Lingkungan Kerja Harus Aman dan Hak Pekerja Terpenuhi

Nasional
BPOM Terbitkan Izin Edar Vaksin Indovac dan Vaksin AWcorna

BPOM Terbitkan Izin Edar Vaksin Indovac dan Vaksin AWcorna

Nasional
Soal Badan Peradilan Pilkada, MK Kabulkan Permohonan Perludem Seluruhnya

Soal Badan Peradilan Pilkada, MK Kabulkan Permohonan Perludem Seluruhnya

Nasional
Bisikan Istri 'Ada Cakrabirawa, Jangan Keluar' Selamatkan AH Nasution dari G30S/PKI

Bisikan Istri "Ada Cakrabirawa, Jangan Keluar" Selamatkan AH Nasution dari G30S/PKI

Nasional
Doakan Khofifah, Wapres: Sekarang Jadi Gubernur, Mudah-mudahan Nanti Naik

Doakan Khofifah, Wapres: Sekarang Jadi Gubernur, Mudah-mudahan Nanti Naik

Nasional
Prediksi Pengamat, Ridwan Kamil Cocok Masuk Golkar, Nasdem, atau Demokrat

Prediksi Pengamat, Ridwan Kamil Cocok Masuk Golkar, Nasdem, atau Demokrat

Nasional
TNI AU Siap Operasikan Jet Tempur Rafale Buatan Perancis

TNI AU Siap Operasikan Jet Tempur Rafale Buatan Perancis

Nasional
Putri Candrawathi Penuhi Kewajiban Lapor Diri di Bareskrim

Putri Candrawathi Penuhi Kewajiban Lapor Diri di Bareskrim

Nasional
Ketua Ombudsman Sebut Lembaganya Sering Disebut Macan Ompong

Ketua Ombudsman Sebut Lembaganya Sering Disebut Macan Ompong

Nasional
PTUN Jakarta Tolak Gugatan Eks Pegawai KPK ke Firli, BKN, dan Jokowi

PTUN Jakarta Tolak Gugatan Eks Pegawai KPK ke Firli, BKN, dan Jokowi

Nasional
12 Calon Komisioner Komnas HAM Jalani 'Fit and Proper Test' di Komisi III DPR Hari Ini

12 Calon Komisioner Komnas HAM Jalani "Fit and Proper Test" di Komisi III DPR Hari Ini

Nasional
Febri, Waktunya Mundur sebagai Pengacara Putri Candrawathi!

Febri, Waktunya Mundur sebagai Pengacara Putri Candrawathi!

Nasional
Survei Sebut Puan Maharani Berpotensi Gerus Suara PDI-P, Kader Pendukung Bilang Begini

Survei Sebut Puan Maharani Berpotensi Gerus Suara PDI-P, Kader Pendukung Bilang Begini

Nasional
Kewenangan Penahanan Putri Candrawathi Masih di Polri sampai Pelimpahan Tahap II

Kewenangan Penahanan Putri Candrawathi Masih di Polri sampai Pelimpahan Tahap II

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.