Gerindra: Pak Prabowo Sudah Ingatkan Jokowi soal Laut China Selatan

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Harian DPP Partai Gerindra Moekhlas Sidik menyayangkan insiden masuknya kapal penjaga laut China ke wilayah perairan Indonesia di Natuna.

Bukan hanya menerobos wilayah kedaulatan Indonesia, kapal itu bahkan menghalangi kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan yang berusaha menangkap kapal pencuri ikan nelayan China.

Dia menilai, dalam kasus tersebut, China sepertinya memang berkeinginan kuat untuk menguasai seluruh wilayah Laut China Selatan, termasuk wilayah teritori Indonesia. Terlebih lagi, di Natuna terkandung banyak kekayaan alam yang bernilai triliunan rupiah.

"Kasus tersebut menjadi perhatian kita untuk menjaga kedaulatan NKRI, khususnya di wilayah perairan laut Indonesia, dari ancaman negara lain. Pemerintah harus tegas dalam hal ini," kata Moekhlas dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/3/2016).

Moekhlas menjelaskan, masalah Natuna yang diklaim bagian dari wilayah Laut China Selatan sebetulnya sudah diingatkan oleh Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto. Peringatan itu disampaikan Prabowo kepada Joko Widodo dalam debat capres pada 22 Juni 2014 lalu.

"Pak Prabowo sudah ingatkan Pak Jokowi pada debat capres lalu. Namun, pada waktu itu, Pak Jokowi menganggap bahwa Natuna yang diklaim masuk ke dalam Laut China Selatan itu bukan urusan Indonesia, melainkan urusan negara lain," ujar dia.

Dengan adanya insiden di Natuna tersebut, Moekhlas berharap, Presiden Jokowi bisa segera sadar bahwa masalah klaim wilayah Laut China Selatan yang ikut menyasar Natuna tersebut menjadi kepedulian bangsa dan negara Indonesia dalam menjaga kedaulatan wilayahnya.

Dia meminta Jokowi melakukan langkah tegas dengan membawa kasus ini ke Mahkamah Hukum Laut Internasional China, dan dunia internasional harus diyakinkan bahwa Natuna adalah wilayah teritori Indonesia," ucap Moekhlas.

Selain itu, Moekhlas berharap, pemerintah dapat segera memperkuat kemampuan Badan Keamanan Laut (Bakamla) di bawah komando Kepala Bakamla yang baru saja dilantik oleh Presiden Jokowi, yakni Laksamana Muda Arie Soedewo.

Dengan begitu, Bakamla dapat bertindak cepat dan tegas serta didukung oleh TNI AL dalam penegakan hukum, perlindungan, dan penyelamatan wilayah di laut Indonesia.

"Fasilitas dan kapal-kapal patroli milik Bakamla dan TNI AL harus diperkuat dalam menjaga wilayah laut Indonesia. Pemerintah harus menjaga kedaulatan NKRI dengan cara apa pun. Jangan anggap remeh klaim wilayah negara lain atas wilayah negara kita. Dengan begitu, keutuhan wilayah NKRI tak akan dicaplok lagi oleh negara lain," ucap mantan Wakil Kepala Staf TNI Angkatan Laut (Wakil KSAL) ini.