Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Zuhairi Misrawi
Ketua Moderate Muslim Society

Intelektual Muda Nahdlatul Ulama dan Ketua Moderate Muslim Society. Pernah mondok selama 6 tahun di Pondok Pesantren al-Amien, Prenduan. Menyelesaikan kuliah di Jurusan Akidah-Filsafat Fakultas Ushuluddin Universitas al-Azhar, Kairo, Mesir. Menerbitkan sejumlah buku. I Akun twitter @zuhairimisrawi

Islam Nusantara, Islam Kaffah

Kompas.com - 19/03/2016, 10:50 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini
EditorWisnubrata
Baru-baru ini, seorang peneliti dari Jurnal OASIS, Italia, ingin menulis tentang Islam di Indonesia. Pertanyaan mendasar yang diajukan kepada saya: Apa yang secara mendasarkan, yang membedakan antara ekspresi keberislaman di Timur-Tengah dan Indonesia?

Apa sebenarnya yang diajarkan di pesantren-pesantren, sehingga Islam di Indonesia lebih toleran dan lebih ramah dari pada Islam di Timur-Tengah?

Terus-terang, saya sangat senang, karena Islam di negeri ini mulai diapresiasi oleh Barat. Di tengah kebencian yang membuncah terhadap Islam, khususnya jika melihat kampanye Donald Trump yang tidak bersahabat dengan Islam.

Saya percaya, pada ranah akademis sebenarnya studi keislaman mengalami perkembangan yang sangat signifikan, bersamaan dengan munculnya studi keislaman yang makin beragam.

Sementara pada ranah politis, Islam masih kerap dianggap sebagai momok yang menakutkan akibat mencuatnya Islamic State of Iraq and Syria (ISIS).

Kembali kepada pertanyaan peneliti tadi, saya menjawab, bahwa para ulama di masa lalu telah merumuskan paradigma keislaman yang sangat sempurna. KH. Hasyim Asy’ari merumuskan konsep keislaman yang kemudian dijadikan pedoman oleh Nahdlatul Ulama.

Dalam ranah teologi, NU menganut teologi moderasi ala Imam Asy’ari dan Imam al-Maturidi. Dalam ranah hukum, NU menganut empat mazhab kaum Sunni, yaitu Imam Syafi’, Imam Malik, Imam Abu Hanifah, dan Imam Ahmad bin Hanbal. Sementara dalam ranah tasauf, NU merujuk pada Imam al-Ghazali dan Syaikh Abdul Qadir al-Jailani.

Saya tegaskan kepada peneliti tadi, rumusan ini telah menjadikan umat Islam di Indonesia, khususnya NU berada pada jalur moderasi, karena semua ranah dipelajari dengan baik dan menggunakan rujukan yang bersifat otoritatif.

Karena itu pula, kalau mau jujur, yang berhak mendapatkan label Islam Kaffah sebenarnya NU, bukan kelompok lain yang selama ini mengaku dirinya paling benar atau paling Islam.

Meskipun demikian, saya tegaskan bahwa para santri di pesantren diajarkan agar senantiasa mempunyai kearifan dan kedewasaan dalam beragama.

Seperti para ulama di dalam kitab-kitab kuning, selalu mengakhiri pendapatnya dengan ungkapan, Wallahu a’lam bi al-shawab (hanya Tuhan yang Mahabenar).

Sepanjang wawancara, peneliti asal Italia tadi sangat terkesima dengan penjelasan saya. Ia meminta agar pemikiran keislaman ala NU tersebut dapat disebarluaskan ke Timur-Tengah dan Barat, khususnya Eropa yang belakangan ini mengalami pertumbuhan kaum Muslim yang sangat signifikan.

Saya juga menegaskan, bahwa sebenarnya NU saat ini sedang gencar mengampanyekan paradigma Islam Nusantara ke dunia internasional. Yaitu Islam yang ramah dan toleran terhadap keragaman, serta menghargai tradisi lokal.

Lalu ia penasaran bertanya lagi, “Apa itu Islam Nusantara?”

Sebagaimana disampaikan oleh Prof. Dr. KH. Said Aqil Siradj dalam pembukaan Muktamar NU ke-33 di Jombang, ada beberapa karakteristik dari Islam Nusantara: Pertama, semangat keagamaan (al-ruh al-diniyyah). Semangat keagamaan yang dimaksudkan bukan untuk mengedepankan formalisasi agama, melainkan mengutamakan akhlaqul karimah.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecelakaan Bus 'Studi Tour', Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Kecelakaan Bus "Studi Tour", Muhadjir: Saya Kaget, Setelah Berakhir Mudik Malah Ada Kejadian

Nasional
Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Minta Polri Adaptif, Menko Polhukam: Kejahatan Dunia Maya Berkembang Pesat

Nasional
KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

KSAL Berharap TKDN Kapal Selam Scorpene Lebih dari 50 Persen

Nasional
Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Segera Kunjungi Lokasi Banjir Sumbar, Menko PMK: Kita Carikan Solusi Permanen Agar Tak Berulang

Nasional
Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Baleg Ajukan Revisi UU Kementerian Negara sebagai RUU Kumulatif Terbuka

Nasional
Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Buka Opsi Sebar Satkalsel, KSAL: Tunggu Kapal Selamnya Banyak Dulu

Nasional
Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Khofifah: Guru Besar Usul Pembentukan Kementerian Pendidikan Tinggi, Teknologi, dan Inovasi

Nasional
Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Dewas KPK: Nurul Ghufron Teman dari Mertua Pegawai Kementan yang Dimutasi

Nasional
PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

PKS Sebut Presidensialisme Hilang jika Jumlah Menteri Diatur UU

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Penyelesaian Sengketa Jurnalistik Dialihkan ke KPI

Nasional
Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Anggota Komisi III: Pansel KPK Harus Paham Persoalan Pemberantasan Korupsi

Nasional
KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

KSAL: Pembangunan Scorpene 7 Tahun, Indonesia Perlu Kapal Selam Interim

Nasional
Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Pemerintahan Prabowo-Gibran Diminta Utamakan Peningkatan Pendidikan daripada Insfrastuktur

Nasional
UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

UU Kementerian Negara Direvisi Usai Prabowo Ingin Tambah Jumlah Menteri, Ketua Baleg: Hanya Kebetulan

Nasional
Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Melarang Media Investigasi

Dewan Pers Tolak Revisi UU Penyiaran karena Melarang Media Investigasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com