Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut: BNN Incar Pejabat Negara Pengguna Narkoba

Kompas.com - 18/03/2016, 13:20 WIB

BANDUNG, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, saat ini Badan Narkotika Nasional (BNN) sedang mengicar pejabat negara lainnya di Indonesia yang diduga menjadi pengguna narkoba.

"Sangat bisa ada pejabat negara-pejabat negara (lain yang terlibat narkoba), saya tidak bilang hanya kepala daerah yang kena (narkoba)," kata Luhut di Kampus ITB, Kota Bandung, Jumat (18/3/2016), seperti dikutip Antara.

Sebelumnya, BNN telah menangkap Bupati Ogan Ilir Ahmad Wazir Noviadi Mawardi setelah hasil tes urine menyatakan bahwa kepala daerah yang baru dilantik pada 17 Februari 2016 itu positif mengandung methamphetamine.

Luhut mengatakan bahwa pemerintah serius memerangi narkoba sebagai musuh bersama bangsa. Pasalnya, angka kasus narkotika di Indonesia selama tahun 2015 meningkat 13 persen dibandingkan tahun 2014.

"Dan ini tercatat sebagai kenaikan tertinggi dalam lima tahun terakhir. Kenaikan penggunaan sabu 350 persen, penggunaan ekstasi naik 280 persen itu berbahaya sekali," kata dia.

Menurut Luhut, semua pihak harus merapatkan barisan untuk memerangi narkoba di Indonesia. Persoalan narkoba tidak mengenal suku, ras dan agama serta jabatan.

"Semua bisa kena, jadi kita harus rapatkan barisan," katanya.

Saat memberikan kuliah umumnya di hadapan ratusan mahasiswa ITB, Luhut menuturkan, sekitar 30 hingga 50 orang meninggal setiap hari akibat penyalahgunaan narkoba.

Hal tersebut, kata dia, menjadikan bahaya narkoba di Indonesia lebih parah dibandingkan terorisme.

"Karenanya saya minta kalian mahasiswa ini hati-hati dengan narkoba. Saat ini jumlah penyalahguna narkoba mencapai 5,9 juta orang. Kasus narkoba juga meningkat 13 persen dan itu tertinggi dalam 5 tahun terakhir, " ujar Luhut.

Ia mengatakan, hampir 75 persen narapidana narkoba masih mengontrol bisnis narkoba dari dalam penjara.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com