Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jika Mau Rebut DKI 1 dari Ahok, Kandidat Lain Harus Buat Kampanye Kreatif

Kompas.com - 18/03/2016, 09:26 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Centre For Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandes mengatakan, kandidat calon Gubernur DKI Jakarta harus lebih kreatif dalam berkampanye. Tak bisa hanya mengandalkan kampanye visi dan misi yang standar dan biasa.

Sebab, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diuntungkan karena saat ini sudah menjabat Gubernur DKI. Sehingga, masyarakat sudah bisa menilai kinerjanya saat menjalankan roda pemerintahan ibu kota.

"Kalau tawaran ide-ide atau kebijakan mereka standar saja, tentu orang lebih memilih Ahok karena Ahok sudah bekerja," kata Arya saat dihubungi, Jumat (18/3/2016).

Sejauh ini, Arya menilai, ara kandidat pesaing Ahok belum menunjukkan kinerjanya maka masyarakat akan melihat rekam jejak mereka berdasarkan profesinya masing-masing.

(Baca: Ahok Dianggap "Newsmaker", Partai-partai Akan Dapat Untung Pencitraan)

Misalnya, Yusril Ihza Mahendra yang berprofesi pengacara dan pernah menjabat menteri. Tentu masyarakat akan melihat kualitas kinerja Yusril pada dua bidang tersebut.

Sedangkan bagi Ahok sendiri, lanjut dia, berpeluang besar memenangi kontestasi perebutan kursi DKI 1 jika di sisa masa pemerintahannya mampu menjaga dukungan positif publik dengan melalui kinerjanya yang baik.

"Jadi titik tekannya adalah persoalan kinerja. Kalau buruk, kandidat lain berpeluang mencuri kesempatan," ujar Arya.

(Baca: Ahok: Calon Independen Terima Sumbangan Itu Halal dan Dijamin UU )

Namun, ia melihat partai-partai politik cenderung pasif dalam proses pencalonan Gubernur DKI Jakarta ini. Isu yang berkembang pun banyak dibangun atas dasar manuver para kandidat.

Menurut dia, partai harus segera aktif dalam menjaring kandidat dan melakukan pertemuan-pertemuan dengan partai lain guna membentuk koalisi.

"Kandidat snagat memengaruhi kebijakan partai, perilaku partai, dan seterusnya," tutur Arya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com