Eks Badut Jalanan di Malang Segera Dapat Bantuan Rumah

MALANG, KOMPAS.com — Memutus rantai kemiskinan. Frasa ini gampang disebutkan tetapi pelaksanaannya butuh solusi terintegrasi dan menyeluruh. Kota Malang di Jawa Timur jadi salah satu percontohan untuk upaya itu.

"Kami mendahulukan program vocational, baru kemudian program fisik," ujar Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, di Kota Malang, Minggu (13/3/2016).

Mengatasi kemiskinan, lanjut Khofifah, tidak cukup dengan menggelontorkan sejumlah dana saja tanpa ada pemberdayaan. Lewat program keluarga harapan (PKH), misalnya, anak-anak penerima PKH dipastikan mendapat fasilitas Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan sekeluarga memiliki Kartu Indonesia Sehat (KIS).

Dengan kedua kartu itu, anak-anak dari keluarga miskin diharapkan bisa sekolah dan kelak memperbaiki perekonomian keluarganya seiring kondisi kesehatan keluarga yang membaik.

Namun, kata Khofifah, penerima PKH yang rata-rata masuk kategori keluarga sangat miskin akan kesulitan memiliki rumah layak huni, terutama bagi kesehatan. Karena itulah, Kementerian Sosial pun meluncurkan program bantuan perbaikan rumah tak layak huni (RTLH). Bersinergi dengan kebijakan PKH, kata Khofifah, Kementerian Sosial mengalokasikan bahwa 70 persen penerima bantuan RTLH adalah penerima PKH, dan 30 persen dari non-penerima PKH.

"Ini karena banyak masyarakat yang membutuhkan (bantuan RTLH) tetapi belum menerima PKH," sebut Khofifah.

Kenapa Malang?

Penerima PKH pada 2015, sebut Khofifah, berjumlah 3,5 juta orang. Namun, menurut dia, mulai Juni 2016 akan ada penambahan sehingga secara total menjadi 6 juta penerima.

"Kota Malang merupakan (salah satu) prioritas sebagai daerah yang ditargetkan pada posisi 100-0-100," katanya.

Kebijakan 100-0-100 tersebut merujuk pada 100 persen ketersediaan air bersih, tak ada lagi permukiman kumuh, dan 100 persen kelayakan sanitasi. Perwujudan target itu dipatok hingga 2019.

"Maka dari itu, penyisiran daerah-daerah yang masih terindikasi ada rumah-rumah belum layak huni terus kami lakukan supaya ada budgeting sharing antara kementerian, pemerintah provinsi, dan pemerintah kota," papar Khofifah. 

Di Kota Malang, Khofifah melakukan peletakan batu pertama untuk perbaikan 55 RTLH di Kelurahan Buring, Kecamatan Kedungkandang. Perbaikan setiap rumah ini mendapat alokasi dana Rp 15 juta, naik dari dana Rp pada 2015 yang sebesar 10 juta. 

Bersamaan dengan itu, Khofifah juga menyampaikan rencana relokasi para eks gelandangan dan pengemis di Kota Malang.

"Ada lahan yang sudah disiapkan Pemkot Malang di Tlogowaru, untuk 40 eks gelandangan dan pengemis," ujar dia. 

Khofifah menyebut program ini sebagai "gendong bareng" antara Kementerian Sosial, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, dan Pemerintah Kota Malang, yang turut beriuran memberikan solusi terkait eks gelandangan dan pengemis. Adapun Wali Kota Malang Moch Anton menyebut program "perumahan" Kementerian Sosial—baik RTLH maupun relokasi eks gelandangan pengemis—sebagai sinergi yang sejalan dengan program Pemerintah Kota Malang. 

Tak "membadut" lagi

Rencananya, pada 25 Maret 2016, akan ada peletakan batu pertama untuk permukiman relokasi bagi 40 eks gelandangan dan pengemis di Kota Malang. Berbeda dengan bantuan RTLH, pembangunan setiap rumah untuk program ini mendapat dana alokasi Rp 30 juta. Para bekas gelandangan dan pengemis itu pun lebih dulu mendapat pelatihan kerja sebelum mendapatkan bantuan permukiman. 

"Vocational training sudah diberikan, produk sudah dilihat, bahkan ada yang minta dibuka topi badutnya. Artinya, mereka siap meninggalkan (kehidupan sebagai gelandangan dan pengemis, akan bersama-sama direlokasi yang lahannya sudah disiapkan Pemerintah Kota Malang," kata Khofifah. 

Dalam kegiatan peletakan batu pertama dan penyerahan bantuan itu, ada sederet meja yang memajang produk makanan dan kerupuk. Ternyata, sederet produk tersebut merupakan hasil olahan dari para eks gelandangan dan pengemis yang bakal segera menjalani relokasi permukiman pula. 

Sebelumnya, para pembuat penganan itu mengumpulkan uang dengan menjadi badut yang meminta uang dari para pengguna jalan.

"Ya, dulu kalau membadut sehari dapatnya enggak tentu, bisa Rp 25.000 sampai Rp 30.000. Itu masih dibagi untuk lima orang sekelompok," tutur Kartini (46) yang ditemui Kompas.com di lokasi. 

Menurut Kartini, usaha membuat penganan sebagai upaya penghidupan baru keluarganya memang belum menghasilkan banyak uang. Namun, dia mengaku tetap lebih senang menyongsong masa depannya dengan program-program pengentasan itu dibandingkan terus membadut di jalanan. Kartini-lah yang meminta Khofifah melepas kostum badut di lokasi peletakan batu pertama perbaikan RTLH di Kelurahan Buring.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.