PDI-P Instruksikan Jajarannya Dukung Ahok-Djarot hingga Akhir Masa Jabatan

Kompas.com - 12/03/2016, 08:20 WIB
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat ditemui di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2015). KOMPAS.com/ABBA GABRILLINSekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto saat ditemui di Jalan Teuku Umar, Jakarta Pusat, Selasa (3/11/2015).
Penulis Ihsanuddin
|
EditorLaksono Hari Wiwoho

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan menginstruksikan jajarannya di Jakarta untuk tetap mendukung tugas Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama.

Instruksi itu disampaikan melalui surat yang ditandatangani oleh Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bambang Dwi Hartono dan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto.

Dalam poin nomor satu surat itu, ditegaskan bahwa Basuki bersama Djarot Saiful Hidayat merupakan gubernur dan wakil gubernur yang diusung oleh PDI-P.

Oleh karena itu, PDI-P tetap berkomitmen mendukung jalannya roda pemerintahan di DKI Jakarta sampai dengan berakhirnya masa jabatan Ahok-Djarot.

"Karena kan dulu Pak Ahok duet dengan Pak Jokowi. Sampai sekarang dukungan itu tidak berubah," kata Hasto saat dikonfirmasi mengenai surat instruksi tersebut, Sabtu (14/3/2016).

DPP PDI-P juga menginstruksikan kepada semua kader untuk tidak mengeluarkan pernyataan di media atau media sosial terkait Pilkada DKI Jakarta yang membuat suasana tidak kondusif.

"Meskipun Ahok sudah menempuh jalur independen, kemudian ada kompletisi, ya hal yang wajar. Kita menghormati putusan dari Ahok," kata Hasto.

Surat itu juga menyatakan bahwa pencalonan gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta merupakan domain DPP PDI-P yang diputuskan setelah proses penjaringan calon dilakukan.

Untuk itu, semua kader diminta tidak melakukan gerakan yang menyebabkan terjadinya polarisasi.

DPP PDI-P menginstruksikan semua kader di Ibu Kota untuk merapatkan barisan, menjaga solidaritas, dan terus membangun komunikasi yang baik di antara kader dan tokoh masyarakat dalam upaya persiapan pemenangan Pilgub DKI Jakarta tahun 2017.

Kader partai yang tidak mengindahkan instruksi ini akan mendapat sanksi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang berlaku di partai berlambang banteng tersebut.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X