Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

50 Tahun Supersemar, Kontroversi Sejarah nan Tak Kunjung Usai...

Kompas.com - 11/03/2016, 05:05 WIB
Bayu Galih

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pada hari ini, 50 tahun yang lalu, Presiden Soekarno "dikabarkan" memberikan mandat kepada Menteri Panglima Angkatan Darat Letnan Jenderal Soeharto untuk memulihkan stabilitas politik nasional yang goyah akibat Gerakan 30 September 1965.

Surat mandat untuk Letjen Soeharto itu hingga saat ini "dikabarkan" dalam bentuk Surat Perintah 11 Maret, yang lebih dikenal dengan sebutan Supersemar.

Kata "dikabarkan" yang digunakan dalam kalimat di atas sebenarnya untuk menunjukkan mengenai polemik yang terjadi seputar Supersemar.

Banyak yang meragukan adanya pemberian mandat itu. Apalagi, hingga saat ini naskah asli Supersemar tidak pernah ditemukan.

Supersemar bahkan menjadi salah satu dokumen penting yang diminta Komisi II DPR kepada Arsip Nasional RI untuk masuk dalam daftar pencarian arsip (DPA).

Sebagai sebuah dokumen negara, Supersemar tentu memiliki arti yang sangat penting. Sebab, Supersemar menjadi penanda peralihan kekuasaan dari Orde Baru yang dipimpin Soekarno menuju Orde Baru yang dibangun Soeharto.

Sejarawan Asvi Warman Adam bahkan menilai Supersemar menjadi "kunci" dalam pengambilalihan kekuasaan.

"Betul kalau dikatakan dampaknya kalau surat itu adalah kunci pengambilalihan kekuasaan. Jadi kalau pakai itu, tinggal diputar kuncinya dan dapatlah kekuasaan," kata Asvi Warman Adam kepada Kompas.com, akhir pekan lalu (6/3/2016).

Untuk memperingati 50 Tahun Supersemar, Kompas.com membuat topik liputan khusus mengenai surat yang diserahkan Soekarno kepada Soeharto melalui tiga jenderal, yaitu Mayjen Basuki Rachmat, Brigjen Muhammad Jusuf, dan Brigjen Amirmachmud.

Kompas.com berusaha menuliskan kembali sejumlah polemik, seperti bermacam versi atas keluarnya Supersemar.

Sejumlah versi yang berbeda dengan yang dipelajari di buku Sejarah dan Perjuangan Sejarah Perjuangan Bangsa (PSPB) di masa Orde Baru memang baru muncul setelah Soeharto jatuh.

Ada versi yang menyebut tentang penodongan terhadap Presiden Soekarno yang dilakukan "jenderal keempat" selain Basuki Rachmat, Muhammad Jusuf, dan Amir Machmud. Ada juga versi yang menyebut bahwa Soeharto salah tafsir terhadap Supersemar.

Selain itu, kehidupan Presiden Soekarno pasca-Supersemar juga menarik untuk disajikan. Begitu juga dengan sejumlah langkah yang diambil Letjend Soeharto setelah menerima Supersemar.

Kompas.com juga akan menyajikan tulisan mengenai sejumlah salinan naskah Supersemar, dan upaya penelusuran Arsip Nasional RI dalam mencari dokumen asli.

Ikuti terus tulisan mengenai Supersemar yang hadir di Kompas.com sepanjang hari ini.

Infografis juga bisa dilihat di bawah ini:

Editor: Bayu Galih, Sabrina Asril | Grafis: Anggara Kusumaatmaja Infografis Kronologi Peralihan Kekuasaan Soekarno ke Soeharto

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Soal 'Presidential Club', Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Soal "Presidential Club", Yusril: Yang Tidak Mau Datang, Enggak Apa-apa

Nasional
Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Soal Presidential Club, Prabowo Diragukan Bisa Didikte Presiden Terdahulu

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com