Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Potret Keterbatasan Dana di Belakang Momentum Siaga Tsunami

Kompas.com - 04/03/2016, 07:40 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Pusat Data Informasi dan Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sutopo Purwo Nugroho mengatakan bahwa gempa berpotensi tsunami yang menguncang Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat, Rabu (2/3/2016), harus dijadikan momentum.

Pemerintah didorong untuk meningkatkan kesiapsiagaan mendeteksi dan menghadapi terjadinya tsunami.

Sutopo mengungkapkan, di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sempat digulirkan program pengurangan risiko bencana tsunami. Program ini merupakan bagian dari masterplan penanggulangan bencana nasional. Tetapi, program tersebut hanya berjalan singkat.

Dimulai pada 2013, dan berakhir pada 2014. Program tidak dilanjutkan karena keterbatasan anggaran.

"Ini momentum pemerintah untuk melanjutkan pelaksanaan masterplan," kata Sutopo, di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (3/3/2016).

Dalam masterplan penanggulangan bencana, seluruh kementerian/lembaga wajib membantu mengurangi risiko bencana tsunami.

Pendeteksi tsunami rusak

Rantai peringatan dini tsunami juga harus diperkuat, sejalan dengan pembangunan dan peningkatan tempat evakuasi sementara, penguatan kapasitas kesiapsiagaan dan pembangunan kemandirian industri kebencanaan.

Industri kebencanaan dalam negeri juga perlu digenjot untuk menekan biaya pengadaan alat pendukung dari luar negeri, misalnya sirine dan buoy pendeteksi tsunami.

Menurut Sutopo, BMKG baru memasang sekitar 50 sirine di wilayah Aceh, Bengkulu, dan lainnya. Sirine canggih itu dapat dioperasionalkan dari Jakarta nontstop. Tetapi, jumlah sirine yang dimiliki BMKG masih jauh dari estimasi kebutuhan Indonesia yang memerlukan sedikitnya 1.000 unit sirine.

Bencana tsunami makin rentan menerpa masyarakat Indonesia karena minimnya buoy pendeteksi tsunami. Seluruh buoy tsunami milik Indonesia kini tidak dapat dioperasikan karena tidak dirawat atau dirusak oleh "oknum."

Sutopo menuturkan, Indonesia memiliki 22 buoy tsunami yang disebar di beberapa titik. Dari jumlah tersebut, hanya 8 buoy tsunami milik Indonesia, dan sisanya diperoleh dari bantuan Amerika Serikat, Jerman, dan Malaysia.

"Semuanya sudah tidak ada yang beroperasi," ucapnya.

Ia mengungkapkan, pemeliharaan buoy tsunami sulit dilakukan karena tidak tersedia anggarannya. Diperlukan sekitar Rp 30 miliar dalam setahun untuk merawat 22 buoy tsunami di Indonesia.

Harga satu unit buoy tsunami buatan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) mencapai Rp 4 miliar. Sedangkan buoy tsunami buatan Jerman atau Amerika Serikat harganya bis mencapai Rp 8 miliar.

Halaman:
Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Pemerintah Semestinya Bikin Orang Lepas dari Judi Online, Bukan Memberikan Bansos

Nasional
Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Soal Duet Anies dan Kaesang, PKS: Status Anak Jokowi Belum Tentu Jadi Nilai Tambah

Nasional
Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Kepala BNPT Apresiasi Densus 88 yang Proaktif Tangkap Residivis Teroris di Cikampek

Nasional
Pertamina Luncurkan 'Gerbang Biru Ciliwung' untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Pertamina Luncurkan "Gerbang Biru Ciliwung" untuk Kembangkan Ekosistem Sungai

Nasional
Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Kriminolog Nilai Penjudi Online Mesti Dipandang sebagai Pelaku Pidana

Nasional
Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Harun Masiku Nyaris Diringkus di 2021, tapi Gagal Akibat KPK Ribut Internal

Nasional
Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Satgas Pangan Polri Awasi Impor Gula yang Masuk ke Tanjung Priok Jelang Idul Adha 2024

Nasional
Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan 'Bargain'

Eks Penyidik KPK Curiga Harun Masiku Tak Akan Ditangkap, Cuma Jadi Bahan "Bargain"

Nasional
Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Sosiolog: Penjudi Online Bisa Disebut Korban, tapi Tak Perlu Diberi Bansos

Nasional
KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

KPK Hampir Tangkap Harun Masiku yang Nyamar Jadi Guru di Luar Negeri, tapi Gagal karena TWK

Nasional
Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Minta Kemenag Antisipasi Masalah Saat Puncak Haji, Timwas Haji DPR: Pekerjaan Kita Belum Selesai

Nasional
Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Timwas Haji DPR RI Minta Kemenag Pastikan Ketersediaan Air dan Prioritaskan Lansia Selama Puncak Haji

Nasional
Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Timwas Haji DPR Minta Oknum Travel Haji yang Rugikan Jemaah Diberi Sanksi Tegas

Nasional
Kontroversi Usulan Bansos untuk 'Korban' Judi Online

Kontroversi Usulan Bansos untuk "Korban" Judi Online

Nasional
Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Tenda Haji Jemaah Indonesia di Arafah Sempit, Kemenag Diminta Beri Penjelasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com