Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PPP Tak Masalah jika Lulung Ingin Keluar dari Partai

Kompas.com - 04/03/2016, 07:19 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan (PPP) hingga saat ini belum memutuskan calon yang layak diusung untuk bertarung dalam pilgub DKI Jakarta pada 2017, termasuk kemungkinan untuk mencalonkan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.

Namun, jika PPP akhirnya memutuskan untuk mengusung Ahok sebagai calon petahana, maka tidak boleh ada kader yang mengintervensinya, tak terkecuali Ketua Dewan Pimpinan Wilayah PPP DKI Jakarta Abraham Lunggana alias Lulung.

Juru Bicara DPP PPP, Arsul Sani, mengatakan, partainya tidak akan terpengaruh dengan ancaman Lulung yang mengaku akan keluar dari partai berlambang Kakbah itu.

"Soal orang mau mundur, terlepas penyebabnya karena setuju atau tidaknya dengan calon yang diusung, maka yang bisa saya katakan bahwa PPP partai yang sudah lama, tidak bergantung pada orang perorangan," kata Arsul saat dihubungi, Jumat (4/3/2016).

(Baca: Jika PPP Dukung Ahok, Lulung Pilih Keluar dari Partai)

Arsul menambahkan, DPP PPP saat ini belum terlalu membahas penyelenggaraan pilkada serentak 2017. Sebab, partainya masih fokus dengan proses islah antara PPP hasil Muktamar Surabaya dan PPP hasil Muktamar Jakarta.

"Fokus kami adalah penyelenggaraan muktamar April yang akan datang," kata dia.

Lulung sebelumnya mengaku yakin, petinggi partainya di tingkat pusat tidak akan mendukung gubernur petahana Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok pada Pemilihan Kepala Daerah 2017.

(Baca: Lulung: Ahok Jangan Sombong, Saya Yakin KTP-nya Enggak Cukup)

Lulung bahkan menyatakan, jika petinggi PPP di tingkat pusat mendukung Ahok, ia akan memilih keluar dari partai berlambang Kakbah itu.

"(Kalau PPP mendukung Ahok) mending gue mundur," kata Lulung di Gedung DPRD DKI, Kamis (3/3/2016).

Lulung menyatakan, ia lebih memilih mantan Menteri Hukum dan Perundang-undangan, Yusril Ihza Mahendra, sebagai calon gubernur dari PPP. Ia mengaku akan memperjuangkan usulannya itu ke pengurus PPP di tingkat pusat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Anggota Komisi I DPR Yakin RUU TNI Tak Bangkitkan Dwifungsi ABRI

Nasional
Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Bertemu Menhan AS, Prabowo: Saya Apresiasi Dukungan AS Dalam Modernisasi Alutsista TNI

Nasional
Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Bertemu Zelensky, Prabowo Bahas Bantuan Kemanusiaan untuk Gaza

Nasional
Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Keluarga Besar Sigar Djojohadikusumo Gelar Syukuran Terpilihnya Prabowo Presiden RI di Langowan

Nasional
Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Banyak Keterlambatan, Ketepatan Penerbangan Jemaah Haji Baru 86,99 Persen

Nasional
Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Kemenhub Catat 48 Keterlambatan Penerbangan Jemaah Haji, Paling Banyak Garuda Indonesia

Nasional
PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

PSI: Putusan MA Tak Ada Kaitannya dengan PSI maupun Mas Kaesang

Nasional
Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Kunker ke Sichuan, Puan Dorong Peningkatan Kerja Sama RI-RRC

Nasional
Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Jokowi Beri Ormas izin Usaha Tambang, PGI: Jangan Kesampingkan Tugas Utama Membina Umat

Nasional
MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

MA Persilakan KY Dalami Putusan Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Tingkatkan Pelayanan, Pertamina Patra Niaga Integrasikan Sistem Per 1 Juni 2024

Nasional
Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Politik Belah Bambu, PDI-P Bantah Tudingan Projo yang Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Narasi Anak Muda Maju Pilkada Usai Putusan MA Dianggap Cuma Pemanis

Nasional
Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Putusan MA Dianggap Pragmatisme Politik Jokowi demi Kaesang

Nasional
Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Prabowo Minta AS dan China Bijak supaya Tak Bawa Bencana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com