Semua Alat Pendeteksi Tsunami Milik Indonesia Rusak

Kompas.com - 03/03/2016, 17:17 WIB
Seorang lelaki melintasi reruntuhan yang terempas tsunami dari Samudera Hindia hingga ke depan Masjid Raya di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam. Gambar diambil pada 29 Desember 2004. AP/Dita Alangkara Seorang lelaki melintasi reruntuhan yang terempas tsunami dari Samudera Hindia hingga ke depan Masjid Raya di Banda Aceh, Nanggroe Aceh Darussalam. Gambar diambil pada 29 Desember 2004.
|
EditorSandro Gatra

JAKARTA, KOMPAS.com — Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB Sutopo Purwo Nugroho mengatakan, semua buoy tsunami atau alat pendeteksi tsunami di tengah laut milik Indonesia kini tidak dapat dioperasikan.

Semua buoy tsunami itu rusak karena tidak dirawat atau dirusak oleh "oknum".

Sutopo menjelaskan, Indonesia memiliki 22 buoy tsunami yang disebar di beberapa titik. Dari jumlah tersebut, hanya delapan buoy tsunami milik Indonesia dan sisanya diperoleh dari bantuan Amerika Serikat, Jerman, dan Malaysia.

"Semuanya sudah tidak ada yang beroperasi," kata Sutopo di Graha BNPB, Jakarta, Kamis (3/3/2016).


Ia mengungkapkan, pemeliharaan buoy tsunami sulit dilakukan karena tidak tersedia anggarannya. Hitungan BNPB, diperlukan sekitar Rp 30 miliar per tahun untuk merawat semua buoy tsunami di Indonesia.

Belum lagi kerusakan yang timbul karena sengaja dirusak. Buoy tsunami pernah diletakkan di Laut Banda pada April 2009, tetapi lima bulan kemudian buoy tsunami itu ditemukan hanyut dalam keadaan rusak di arah utara Sulawesi.

"Kondisi ini menyulitkan untuk memastikan apakah tsunami terjadi atau tidak," kata dia.

Saat ini, masih terdapat lima buoy tsunami di lautan Indonesia. Buoy tsunami milik Thailand di Laut Andaman, buoy tsunami milik India ada di Aceh.

Di Selatan Sumba terdapat dua buoy tsunami milik Australia dan satu buoy tsunami lagi milik Amerika Serikat.

Selain krisis buoy tsunami, Indonesia juga kekurangan jumlah sirine penanda tsunami. BMKG baru memasang 50 sirine. Padahal, Indonesia perlu sedikitnya 1.000 unit sirine.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Berkaca Kasus Penyelundupan Harley, Demokrat Tantang Erick Thohir Lakukan Ini

Nasional
Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Ma'ruf Heran Indonesia jadi Importir Produk Halal Terbesar di Dunia

Nasional
Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Ini yang akan Dilakukan Listyo Sigit Saat Menjabat Kabareskrim

Nasional
Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Kontras: TPF Bisa Jadi Pilihan Kalau Polri Takut Ungkap Kasus Novel...

Nasional
Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Soal First Travel, Wamenag Akan Memfasilitasi agar Uang Jemaah Kembali

Nasional
Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya 'Hot Spot'

Cegah Karhutla, Menko Polhukam Minta Pemda Cermati Naiknya "Hot Spot"

Nasional
Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Pilkada 2020, KPU Minta Parpol Utamakan Calon Bukan Eks Koruptor

Nasional
PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

PKB Sebut Penunjukkan Listyo Sigit Sebagai Kabareskrim Sudah Tepat

Nasional
Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Habiburokhman Ingatkan Kader Gerindra di DPR Berikan Pernyataan Sejalan dengan Partai

Nasional
Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Fadli Zon Tak Ditunjuk Jadi Jubir Partai, Ini Kata Ketua DPP Gerindra

Nasional
Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Deklarasi Damai Talangsari Dinilai Malaadministrasi, KontraS Dorong Penyelesaian Kasus HAM Konstitusional

Nasional
Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Catatan untuk Kabareskrim Baru, Kontras Minta Kultur Penanganan Kasus Diperbaiki

Nasional
Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Menkominfo Sebut Kisruh di TVRI Bukan Barang Baru

Nasional
Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Cerita Jokowi Saat Muda, Ingin Pinjam Uang Tapi Tak Punya Agunan...

Nasional
Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Mendagri Minta Pemda Anggarkan Pos Khusus untuk Cegah Karhutla

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X