Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fahri: Presiden Jangan Bebani Rakyat dengan Masalah Menteri

Kompas.com - 02/03/2016, 16:32 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah menyesalkan kegaduhan yang kembali terjadi di Kabinet Kerja.

Terakhir, kegaduhan di internal pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla terjadi antara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said serta Menteri Koordinator Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli terkait pembangunan Blok Masela.

"Presiden jangan membenani rakyat dengan masalah-masalah menteri dan pejabatnya. Sudah capek rakyat mendengar keluhan-keluhan soal pejabat," kata Fahri di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (2/3/2016).

Fahri meminta agar Presiden segera mencari solusi atas silang pandang pembangunan Blok Masela. Dia menyerahkan sepenuhnya kepada Presiden mengenai cara penyelesaian tersebut.

Fahri hanya menekankan bahwa Presiden mempunyai otoritas penuh untuk mengatur kinerja menterinya.

"Presiden mau memecat menterinya hari ini pun, itu hak prerogatif dia," ucap politisi Partai Keadilan Sejahtera ini.

Jika perbedaan pandangan antar-menteri ini tidak segera diselesaikan dan kegaduhan terus terjadi, Fahri khawatir kepercayaan investor terhadap pemerintah akan menurun.

Akibatnya, ekonomi yang saat ini sudah tidak stabil akan memburuk lagi.

"Kalau begini cara dia memimpin, itu terjadi perlambatan ekonomi, dan perlambatan ekonomi bisa menghabisi Presiden. Karena perlambatan ekonomi itu artinya perut, perut rakyat itu tidak bisa kita kompromi," ujar dia.

Sebelumnya, Sudirman Said merasa kesal karena kerjanya dihambat oleh seseorang. Dia mengatakan bahwa orang yang dimaksud merupakan koleganya di pemerintahan.

"Kok malah kolega yang menghambat?" ujar Sudirman di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Sudirman menjelaskan, koleganya tersebut menghambat berbagai keputusan yang menjadi tanggung jawab Menteri ESDM, di antaranya keputusan pengembangan Blok Masela dan Freeport.

(Baca: Sudirman Said Kesal Dihambat Kolega di Pemerintahan)

Berdasarkan catatan Kompas.com, menteri yang kerap mengkritik berbagai kebijakan sektor ESDM adalah Menteri Koordinator Kemaritiman Rizal Ramli.

Saat ini, Rizal bahkan terus mengupayakan pengembangan Blok Masela dengan cara onshore atau membangun kilang LNG di darat. Soal listrik dan Freeport, Rizal Ramli juga sempat melontarkan kritik tajam.

Bahkan, beberapa waktu lalu dia menyebut ada menteri yang keblinger karena berupaya memperpanjang kontrak Freeport.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com