Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua MPR: Saya dengan Senang Hati Siap Tes Urine

Kompas.com - 29/02/2016, 16:07 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Zulkifli Hasan mendukung penuh wacana tes urine bagi anggota parlemen.

Menurut Zulkifli, kondisi saat ini sudah darurat narkoba. Dengan demikian, ancamannya harus dilawan dan diberantas bersama-sama.

Ia pun menyatakan tak takut jika dirinya juga diminta melakukan tes urine.

"Tidak ada kata kalah dengan narkoba. Saya dengan senang hati siap tes urine. Ayo kapan? Jadi hari ini juga boleh," ujar Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (29/2/2016).

Ia menambahkan, permasalahan narkoba ini sangat penting terlebih kasusnya sudah masuk ke anggota DPR dan juga ada beberapa kepala daerah yang terkena.

Sehingga, jika tak diberantas bersama-sama maka ancamannya akan semakin besar.

Ketua Umum Partai Amanat Nasional itu juga berencana untuk bertemu Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Budi Waseso untuk menyampaikan apresiasinya kepada BNN terhadap pemberantasan narkoba.

"Saya sedang atur jadwal untuk memberikan apresiasi atas kegigihan BNN, Pak Budi Waseso dalam memerangi narkoba yang sudah menjadi darurat bagi kita," tutur mantan Menteri Kehutanan di era presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu.

Wacana tes urine mengemuka pasca-ditemukannya keterlibatan anggota DPR Ivan Haz dalam salah satu kasus narkoba.

Tim Intel Kostrad dan POM Kostrad beberapa waktu lalu menggerebek beberapa tempat di Perumahan Kostrad, Tanah Kusir, Jakarta Selatan.

Kepala Polri Jenderal Badrodin Haiti mengatakan, sebanyak 33 orang telah diamankan. Rinciannya, 19 oknum TNI, 5 oknum polisi, dan 9 warga sipil, termasuk anggota DPR Ivan Haz.

Atas penangkapan itu, Wakil Ketua DPR Fadli Zon mendukung pemeriksaan narkoba secara berkala terhadap anggota DPR. Menurut dia, kasus keterlibatan anggota dengan narkoba merupakan hal serius.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gugatan Usia Calon Kepala Daerah Diduga Sengaja Diajukan Jelang Pilkada

Gugatan Usia Calon Kepala Daerah Diduga Sengaja Diajukan Jelang Pilkada

Nasional
Putusan MA Diduga Bagian Manuver Politik demi Bantu Kaesang di Pilkada

Putusan MA Diduga Bagian Manuver Politik demi Bantu Kaesang di Pilkada

Nasional
Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah Pastikan Hadir Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Anies dan PDI-P, Dulu Berseberangan Kini Saling Lempar Sinyal Jelang Pilkada

Nasional
Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Febri Diansyah dan GM Radio Prambors Jadi Saksi di Sidang SYL Hari Ini

Nasional
[POPULER NASIONAL] 'Gula-gula' Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

[POPULER NASIONAL] "Gula-gula" Politik Anak Muda Usai Putusan MA | PDI-P Bantah Ingin Pisahkan Jokowi dan Prabowo

Nasional
Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Sejarah Hari Lingkungan Hidup Sedunia dan Temanya 2024

Nasional
Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Menteri LHK: RI Masih Terima Ruang Dukungan Pihak Lain untuk Turunkan Emisi Karbon

Nasional
Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Minta Jokowi Tunda RUU Polri, Koalisi Masyarakat: Isi Kontennya Berbahaya

Nasional
RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

RUU Polri Beri Polisi Wewenang Penyadapan, ELSAM: Ini Bisa Sangat Liar...

Nasional
Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Tren Ubah Aturan Hukum demi Menjaga Kekuasaan Diprediksi Bakal Terulang

Nasional
Putusan MA Dianggap 'Deal' Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Putusan MA Dianggap "Deal" Agenda Politik Jokowi Jelang Akhir Jabatan

Nasional
Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Aturan Pengawasan PPNS di RUU Polri Dianggap Hambat Kerja Penyidik KPK hingga Kejagung

Nasional
Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Tangkap Buron Paling Dicari Thailand, Polri Minta Timbal Balik Dibantu Ringkus Fredy Pratama

Nasional
Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Buron Paling Dicari, Chaowalit Thongduang, Bikin Rakyat Thailand Tak Percaya Polisi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com