Isu Bagi-bagi Dollar Mencuat Jelang Munas Golkar, Ini Kata Jusuf Kalla

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Ketua Umum Partai Golkar Jusuf Kalla mengatakan, Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golkar sudah menindaklanjuti dugaan politik uang jelang musyawarah nasional.

"Ya karena itulah DPP, Ketua (Umum) Pak Ical, (Wakil Ketua Umum) Agung Laksono, minta KPK, Bareskrim turut mengawasi (Munas)," ujar Kalla di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (26/2/2016).

Kalla yakin pemilik hak suara dalam Munas Gaolkar nanti tak asal pilih Ketua Umum. Apalagi memilih hanya atas dasar uang.

"Pasti daerah itu kan memilih yang mempunyai latar belakang yang baik, yang mampu, bersih, pasti," kata Kalla, yang kini menjabat wakil presiden.

Sebelumnya, Plt Ketua DPD I Golkar Sumatera Utara Nurdin Halid mengaku mendapatkan laporan dari salah seorang pengurus DPD II mengenai politik uang jelang pemilihan ketua umum dalam Musyawarah Nasional Partai Golkar.

Menurut dia, pengurus DPD II tersebut mengaku akan diberi 10.000 dollar Singapura atau sekitar Rp 95 juta jika memberikan surat dukungan kepada seorang bakal calon.

Meski mengaku telah mendapatkan bukti, Nurdin enggan buka-bukaan soal calon ketua umum serta pengurus DPD II yang dimaksud.