Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Akan Ada "Pamer" Lagi di KPK Pasca-Operasi Tangkap Tangan

Kompas.com - 17/02/2016, 12:21 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan terobosan baru dalam menyampaikan informasi mengenai tangkap tangan.

Pada periode sebelumnya, KPK selalu menyajikan gimmick, yaitu menampilkan seorang penyidik dengan penutup wajah berwarna hitam.

Pria berpenutup wajah itu kemudian menunjukkan barang bukti berupa uang yang disita dari lokasi tangkap tangan.

Kini, cara lama itu tak akan digunakan lagi.

Dari dua kali OTT yang dilakukan KPK, tak ada lagi pria bertutup wajah. Tak ada lagi uang ratusan ribu dollar yang dipamerkan.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, pimpinan KPK tidak ingin terlalu terbuka dalam penyampaian informasi dalam operasi tangkap tangan.

"Bayangan saya begini, kita kan bisa bekerja efektif kalau jaringannya belum tahu kalau kita incar. Begitu ditangkap satu, langsung jaringannya di-intercept, penyelidikan terbuka, itu malah jauh memudahkan kita daripada membukanya," ujar Agus saat berbincang dengan Kompas.com di kantornya, Selasa (16/2/2016).

Selain itu, yang mengumumkan penetapan tersangka bukan pimpinan KPK.

Tugas tersebut didelegasikan kepada Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati dan Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha.

Agus mengatakan, KPK baru akan terbuka jika semua jaringan dalam perkara tersebut sudah terungkap.

"Biasanya kalau OTT langsung penyidikan. Saya penginnya saat di dalam mereka tanya jawab, dapat, dikeluarkan sprindik lagi, keluarkan lagi. Jadi berkali-kali sehingga kasus itu cepat tuntas," kata Agus.

Ia mencontohkan, kasus yang menjerat anggota Komisi V DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti. Menurut dia, masih banyak pihak yang belum terjamah KPK, tetapi sudah masuk incaran.

Agus tidak ingin keterbukaan informasi itu nantinya justru menggagalkan hasil pengintaian mereka.

Lagi pula, kata dia, semua rangkaian kasus akan terungkap secara gamblang di pengadilan.

"Dalam kasus Damayanti, nanti mereka bisa mengamankan diri dong. Pada malam itu, yang bersangkutan (Damayanti) sudah mengungkapkan banyak," kata Agus. 

Ia menganggap perlu adanya model baru dalam OTT, misalnya dalam "mengemas" target penangkapan.

Selama ini, setiap gerak-gerik mencurigakan di KPK selalu terpantau oleh media.

Gerakan mencurigakan itu kerap memunculkan spekulasi soal tangkap tangan itu.

"Mereka (media) juga sudah punya hubungan dengan beberapa penyidik dan kadang pekerja kita yang lain. Itu yang mungkin di gedung baru perlu lebih dijaga," kata Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com