Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Akan Ada "Pamer" Lagi di KPK Pasca-Operasi Tangkap Tangan

Kompas.com - 17/02/2016, 12:21 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan terobosan baru dalam menyampaikan informasi mengenai tangkap tangan.

Pada periode sebelumnya, KPK selalu menyajikan gimmick, yaitu menampilkan seorang penyidik dengan penutup wajah berwarna hitam.

Pria berpenutup wajah itu kemudian menunjukkan barang bukti berupa uang yang disita dari lokasi tangkap tangan.

Kini, cara lama itu tak akan digunakan lagi.

Dari dua kali OTT yang dilakukan KPK, tak ada lagi pria bertutup wajah. Tak ada lagi uang ratusan ribu dollar yang dipamerkan.

Ketua KPK Agus Rahardjo menyatakan, pimpinan KPK tidak ingin terlalu terbuka dalam penyampaian informasi dalam operasi tangkap tangan.

"Bayangan saya begini, kita kan bisa bekerja efektif kalau jaringannya belum tahu kalau kita incar. Begitu ditangkap satu, langsung jaringannya di-intercept, penyelidikan terbuka, itu malah jauh memudahkan kita daripada membukanya," ujar Agus saat berbincang dengan Kompas.com di kantornya, Selasa (16/2/2016).

Selain itu, yang mengumumkan penetapan tersangka bukan pimpinan KPK.

Tugas tersebut didelegasikan kepada Pelaksana Harian Kepala Biro Humas KPK Yuyuk Andriati dan Kepala Bagian Pemberitaan dan Publikasi KPK Priharsa Nugraha.

Agus mengatakan, KPK baru akan terbuka jika semua jaringan dalam perkara tersebut sudah terungkap.

"Biasanya kalau OTT langsung penyidikan. Saya penginnya saat di dalam mereka tanya jawab, dapat, dikeluarkan sprindik lagi, keluarkan lagi. Jadi berkali-kali sehingga kasus itu cepat tuntas," kata Agus.

Ia mencontohkan, kasus yang menjerat anggota Komisi V DPR RI, Damayanti Wisnu Putranti. Menurut dia, masih banyak pihak yang belum terjamah KPK, tetapi sudah masuk incaran.

Agus tidak ingin keterbukaan informasi itu nantinya justru menggagalkan hasil pengintaian mereka.

Lagi pula, kata dia, semua rangkaian kasus akan terungkap secara gamblang di pengadilan.

"Dalam kasus Damayanti, nanti mereka bisa mengamankan diri dong. Pada malam itu, yang bersangkutan (Damayanti) sudah mengungkapkan banyak," kata Agus. 

Ia menganggap perlu adanya model baru dalam OTT, misalnya dalam "mengemas" target penangkapan.

Selama ini, setiap gerak-gerik mencurigakan di KPK selalu terpantau oleh media.

Gerakan mencurigakan itu kerap memunculkan spekulasi soal tangkap tangan itu.

"Mereka (media) juga sudah punya hubungan dengan beberapa penyidik dan kadang pekerja kita yang lain. Itu yang mungkin di gedung baru perlu lebih dijaga," kata Agus.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Beyo'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Beyo"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Kembali Satu Kubu di Pilkada Jakarta 2024, PKS dan Anies Dianggap Saling Ketergantungan

Nasional
PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

PDI-P Gabung, Koalisi Anies Disebut Bisa Unggul pada Pilkada Jakarta

Nasional
Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Personel Polri Ikuti Konferensi FBI Asia Pasifik di Vietnam, Bahas Penggunaan Kripto untuk Kejahatan

Nasional
Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Grace Natalie Sebut Kebijakan Fiskal Jokowi Akan Berlanjut di Pemerintahan Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com