Pasalnya partai politik suka main sikut dan berkonflik terus. Panggung politik pun selalu gaduh. Padahal stabilitas amat dibutuhkan bagi bangsa yang baru merdeka.
"Ke luar kita selalu berkata: bersatu, bersatu, bersatu! Bahkan aktif mempersatukan, aktif mempersatukan! Paradoks ke dalam bagaimana, saudara-saudara? Kita sikut-sikutan satu sama lain!.... Sekarang ini saudara-saudara kita terpecah belah! Dan terpecah-belah bukan hanya oleh rasa suku, bukan oleh rasa kedaerahan," ujar Bung Karno dalam pidatonya yang lantang.
Kemudian, Bung Karno melanjutkan, "Ada penyakit yang kadang-kadang bahkan lebih hebat daripada rasa suku dan rasa daerah! Yaitu penyakit apa? Penyakit kepartaian saudara-saudara! Ya, terus terang saja saudara-saudara: penyakit kepartaian!"
Partai telah membuat elemen bangsa berhadap-hadapan. Bahkan pada Pemilu 1955, situasinya begitu mengenaskan. Meskipun dianggap pemilu yang sangat demokratis, tetapi menurut Bung Karno, membuat tenaga bangsa remuk-redam.
Karena parpol saling sikut dan berkonflik, Maka, Bung Karno pun berteriak: "Marilah sekarang bersama-sama kita menguburkan semua partai!".
Memang terlihat otoriter dan antidemokrasi. Namun, barangkali karena rasa kesal Bung Karno sudah di ubun-ubun. Seandainya saja Bung Karno berusia panjang sampai zaman sekarang, bukan tak mungkin, akan meneriakkan kembali penguburan parpol-parpol. Sebab, perilaku parpol tak berubah juga.
Sekarang pun sama, suka bikin gaduh, saling sikut, berantem. Di DPR, misalnya, mereka tak malu berebut kursi dan jabatan seperti pernah ditunjukkan politisi Partai Golkar tahun lalu. Tahun 2015, konflik internal Golkar memang sedang panas-panasnya, antara kubu Munas Jakarta versus kubu Munas Bali.
Tahun 2014 di DPR juga heboh saat penetapan Alat Kelengkapan Dewan. Kala itu juga sedang panas-panasnya kontestasi dua koalisi: Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat. Saat rapat di DPR itulah, politisi PPP sempat membalikkan meja sehingga botol minuman atau mikrofon berjatuhan.
Konflik internal PPP pun malah mengeras menjadi dua kubu antara kubu Munas Surabaya versus kubu Munas Jakarta. Sampai sekarang dua kubu masih bersitegang. Padahal jalan ke arah islah mulai dibangun, antara lain lewat Silatnas pada beberapa pekan lalu.
Parpol dan DPR memang tak habis-habisnya membuat kegaduhan. Pertarungan KIH yang mendukung pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla dan KMP yang oposisi sungguh melelahkan.
Di DPR mereka rebutan posisi. KMP memang menguasai DPR, sampai-sampai PDI-P yang menang Pemilu 2014 saja gigit jari. Karena, sebelum-sebelumnya pemenang Pemilu otomatis dapat kursi Ketua DPR. Namun, kursi itu diambil oleh Partai Golkar. Dan, anehnya baru periode sekarang Ketua DPR yang dijabat Setya Novanto harus lengser setelah kasus "papa minta saham" PT Freeport Indonesia terbongkar.
Politisi DPR memang banyak yang terjerat kasus korupsi, termasuk yang tangkap tangan. Sedihnya, politisi DPR tak kapok-kapok. Tidak mengambil pelajaran dari kasus-kasus sebelumnya di mana para politisi ditangkap KPK karena terlibat korupsi di berbagai proyek.
Tak heran citra DPR di mata publik sangat buruk. Misalnya saja, survei Populi Center pada Januari 2015 menyebutkan DPR adalah lembaga terkorup. Tingkat ketidakpercayaan publik terhadap parpol sangat tinggi. Dari survei tersebut, hanya 12,5 persen responden yang percaya pada parpol.