Kompas.com - 03/02/2016, 21:09 WIB
|
EditorSabrina Asril
JAKARTA, KOMPAS.com - Harry Tanoesoedibjo menuding Kejaksaan Agung tidak mengerti persoalan pajak. Tudingan itu berdasarkan pada langkah Korps Adhyaksa yang menyidik kasus dugaan korupsi melalui restitusi pajak atau pengembalian pajak oleh negara di PT Mobile-8 Telecom Tbk.

"Setiap orang yang mengerti undang-undang pajak pasti mengatakan tidak ada pelanggaran pajak. Sepertinya Kejaksaan Agung ini kurang memahami undang-undang pajak sehingga mereka membuat pemahaman yang salah dan melakukan penyelidikan," ujar kuasa hukum Harry Tanoe, Hotman Paris Hutapea, dalam konferensi pers di Kompleks MNC Tower Jakarta Pusat, Rabu (3/2/2016).

Kesalahan pertama, menurut Hotma, yakni soal tudingan kejakasaan bahwa PT Mobile-8 mengajukan restitusi pajak ke kantor pelayanan pajak atas pengadaan voucher provider tahun 2007-2009.

Hotman membantah tudingan itu dan menyebut kejaksaan salah kaprah. Sebab, PT Mobile-8 mengajukan restitusi pajak atas impor, fiskal luar negeri, dan PPH dengan total Rp 12 miliar yang dilakukan pada tahun 2002-2005.

(Baca: Siapa yang Menekan Pengusutan Kasus Mobile 8? Jaksa Agung Jawab Hary Tanoe)

Kedua, pengajuan restitusi pajak tersebut pun diklaim Hotman telah sesuai undang-undang pajak. Pengajuan itu didasarkan pada kondisi kas perusahaan yang merugi sepanjang tahun 2002 hingga 2006.

"Dalam UU Nomor 28 Tahun 2007 tentang KUP (Ketentuan Umum Pajak), perusahaan dapat tidak boleh membayar pajak jika merugi. Nah, itu yang dilakukan PT Mobile-8. Tahun 2002-2006 kan rugi, tapi sudah terlanjur membayar pajak, makanya dimintakanlah restitusi pajak," ujar Hotman.

Nilai pajak yang dikembalikan pun, lanjut Hotman, bukan Rp 12 miliar, melainkan hanya Rp 10,7 miliar. Perubahan nilai restitusi itu merupakan hasil koreksi Dirjen Pajak melalui surat ketetapan pajak yang memiliki kekuatan hukum tetap.

Ketiga, lanjut Hotman, kejaksaan menyebutkan ada transaksi fiktif proyek pengadaan voucher pulsa provider antara PT Mobile-8 dengan PT Djaya Nusantara Komunikasi. Transaksi itu yang dijadikan dasar Mobile-8 mengajukan restitusi pajak.

(Baca: Ini Isi SMS yang Membuat Penyidik Kejagung Laporkan Hary Tanoe ke Bareskrim)

Hotman pun membantah hal itu. Menurut Hotman, proyek pengadaan itu benar-benar ada dan bukan fiktif. Terlebih, PT Mobile-8 bukan mengajukan restitusi atas dasar pengadaan itu.

"Yang transaksi itu benar ada. Tetapi, itu tidak ada kaitannya dengan restitusi tadi. Sebab, restitusi pajak diajukan atas kondisi keuangan perusahaan tahun 2002-2006, sementara transaksi dengan PT Djaya itu tahun 2007," ujar Hotman.

Versi Kejaksaan Agung

Kejaksaan Agung tengah mengusut dugaan korupsi pada PT Mobile 8. Penyidik kejaksaan menduga negara mengalami kerugian sekitar Rp 10 miliar akibat dugaan tindak pidana korupsi tersebut.

Ketua tim penyidik Ali Nurdin menjelaskan, pada periode 2007-2009 yang lalu, PT Mobile 8 mengadakan ponsel berikut pulsa dengan nilai transaksi Rp 80 miliar. PT Djaya Nusantara Komunikasi ditunjuk sebagai distributor pengadaan.

(Baca: Hotman Paris Benarkan Hary Tanoe Kirim SMS ke Jaksa, tetapi Bukan Ancaman)

"Ternyata PT Djaya Nusantara Komunikasi tak mampu membeli barang dalam jumlah itu. Bahkan, menurut keterangan Direktur perusahaan itu, Elliana Djaya, transaksi itu dibuat-buat seolah-olah ada," ujar Ali melalui siaran pers, Rabu (21/10/2015) malam.

Kedua, perusahaan dianggap bersekongkol untuk membuat pengadaan fiktif. Ali menyebutkan, pada Desember 2007, PT Mobile 8 mentransfer uang kepada PT Djaya Nusantara Komunikasi sebanyak dua kali dengan nilai masing-masing Rp 50 miliar dan Rp 30 miliar.

Pada pertengahan 2008, PT Djaya Nusantara Komunikasi menerima faktur pajak dari PT Mobile 8 dengan total nilai sekitar Rp 114 miliar. Faktur pajak itu diterbitkan agar seolah-olah terjadi transaksi pada dua perusahaan.

Faktur pajak itu kemudian digunakan PT Mobile 8 untuk mengajukan kelebihan pembayaran (restitusi pajak) kepada negara melalui Kantor Pelayanan Pajak di Surabaya agar perusahaannya masuk bursa Jakarta pada 2009. PT Mobile 8 akhirnya menerima pembayaran restitusi sebesar Rp 10 miliar.

"Seharusnya PT Mobile 8 tidak berhak atau tidak sah menerima restitusi karena tidak ada transaksi. Dengan demikian, negara merugi sekitar Rp 10 miliar," lanjut Ali.

Kejaksaan belum menetapkan seorang pun sebagai tersangka dalam kasus ini. Namun, kasus ini sudah naik ke tahap penyidikan.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
NASIONAL
Isi UU IKN
Isi UU IKN
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.