Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kepada "Selebtweet", Jokowi Bersikeras Lanjutkan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Kompas.com - 02/02/2016, 17:41 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo memastikan, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dilanjutkan sampai selesai. Hal itu ia katakan saat bertemu sejumlah pegiat media sosial atau selebtweet di Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (2/2/2016).

"Beliau bersikeras (melanjutkan proyek kereta cepat) karena percaya masa depan bukan di kendaraan pribadi, jadi mesti tingkatkan transportasi umum," kata komposer musik sekaligus pegiat media sosial (medsos), Addie MS, seusai bertemu Presiden Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa siang.

Addie menuturkan, transportasi umum dipilih Jokowi untuk mengatasi problem klasik bernama kemacetan lalu lintas. Berdasarkan data Presiden Jokowi, kata Addie, negara menelan kerugian sampai Rp 42 triliun setiap tahun hanya karena kemacetan lalu lintas di DKI Jakarta.

"Kita bisa bangkrut kalau tidak berbuat sesuatu, belum apa-apa sudah ditakut-takuti banjir, gempa," ucap Addie.

(Baca: Sebenarnya Ini Jaminan yang Diminta dalam Proyek KA Cepat Jakarta-Bandung)

Di lokasi yang sama, pemilik akun Twitter @kurawa, Rudi Valinka, memberikan dukungan kepada Jokowi untuk menuntaskan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Menurut Rudi, kritik terhadap proyek kereta cepat seharusnya sudah dapat diprediksi sebelumnya.

Rudi tidak sependapat jika kereta cepat Jakarta-Bandung dianggap terlalu mahal karena dibandingkan dengan proyek serupa di Iran. Pasalnya, struktur lahan di Iran berbeda dengan kondisi jalur kereta cepat Jakarta-Bandung.

"Perbandingannya tidak apple to apple. Di Iran per kilometernya lebih murah karena padang pasir, lurus. Dari Jakarta ke Bandung banyak bukit, jembatan, tembus tanah," ucap Rudi.

(Baca: Kereta Cepat di Indonesia Lebih Mahal dari Iran, Ini Penjelasan Menteri Rini)

Rudi menilai, dalam posisi ini, keberanian pemerintah untuk memulai memang diperlukan. Contoh yang dia gunakan adalah saat pemerintah memulai pembangunan MRT di Jakarta, meski awalnya sempat menuai banyak kritik.

"Kalau tidak punya keberanian memulai, itu yang susah," ungkapnya.

Rudi yakin, lintasan kereta cepat akan ditambah sampai Surabaya jika proyek Jakarta-Bandung terbukti sukses. Proyek itu dianggap akan terealisasi karena banyak investor yang tertarik sehingga negara tidak terbebani dalam pembiayaan.

"Pasti nanti dikritik lagi, kenapa selalu di (Pulau) Jawa. Ini karena memang investor hanya berani di Jawa, di tempat lain dianggap tidak visible," ungkap Rudi.

#StopKeretaCepat

Sementara itu, di Twitter, sejumlah pemilik akun menyuarakan protesnya akan proyek kereta cepat. Dengan menggunakan tanda pagar (tagar) #StopKeretaCepat, mereka menuliskan alasan-alasan mengapa megaproyek itu perlu dihentikan.

Mereka pun turut me-retweet sejumlah pemberitaan dan pendapat tokoh yang menolak proyek kerja sama BUMN Indonesia dengan BUMN China tersebut. Tagar ini sempat masuk dalam trending topic pada Selasa sore ini.

(Baca: Fahri Hamzah: Jangan Sampai Kereta Cepat Jadi "Jokowi's New Toy")

"Tolong presiden @jokowi hentikan proyek kereta cepat JKT-BDG karena jaraknya trlalu pendek dan tidak efisien anggaran #StopKeretaCepat," tulis pengguna akun @SulthanAldivano.

"Pikirkan lagi masak masak. lagian JKT - BDG Deket. Toh angkutan umum & travel juga masih banyak! #StopKeretaCepat," tulis pengguna akun @kireyyunia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Bela Jokowi, Projo: PDI-P Baperan Ketika Kalah, Cerminan Ketidakdewasaan Berpolitik

Nasional
Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya 'Clean and Clear'

Cek Lokasi Lahan Relokasi Pengungsi Gunung Ruang, AHY: Mau Pastikan Statusnya "Clean and Clear"

Nasional
Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Di Forum Literasi Demokrasi, Kemenkominfo Ajak Generasi Muda untuk Kolaborasi demi Majukan Tanah Papua

Nasional
Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada 'Presidential Club'

Pengamat Anggap Sulit Persatukan Megawati dengan SBY dan Jokowi meski Ada "Presidential Club"

Nasional
Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Budi Pekerti, Pintu Masuk Pembenahan Etika Berbangsa

Nasional
“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

“Presidential Club”, Upaya Prabowo Damaikan Megawati dengan SBY dan Jokowi

Nasional
Soal Orang 'Toxic' Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Soal Orang "Toxic" Jangan Masuk Pemerintahan Prabowo, Jubir Luhut: Untuk Pihak yang Hambat Program Kabinet

Nasional
Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Cak Imin Harap Pilkada 2024 Objektif, Tak Ada “Abuse of Power”

Nasional
Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 7 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Gunung Raung Erupsi, Ma'ruf Amin Imbau Warga Setempat Patuhi Petunjuk Tim Penyelamat

Nasional
Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Cak Imin: Bansos Cepat Dirasakan Masyarakat, tapi Tak Memberdayakan

Nasional
Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Cak Imin: Percayalah, PKB kalau Berkuasa Tak Akan Lakukan Kriminalisasi...

Nasional
Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Gerindra Lirik Dedi Mulyadi untuk Maju Pilkada Jabar 2024

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati soal Susunan Kabinet, Masinton: Cuma Gimik

Nasional
Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Kementerian KP Perkuat Standar Kompetensi Pengelolaan Sidat dan Arwana

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com