Kepada "Selebtweet", Jokowi Bersikeras Lanjutkan Proyek Kereta Cepat Jakarta-Bandung

Kompas.com - 02/02/2016, 17:41 WIB
Ilustrasi teknologi kerata cepat Asia ThinkstockIlustrasi teknologi kerata cepat Asia
|
EditorSabrina Asril

"Kalau tidak punya keberanian memulai, itu yang susah," ungkapnya.

Rudi yakin, lintasan kereta cepat akan ditambah sampai Surabaya jika proyek Jakarta-Bandung terbukti sukses. Proyek itu dianggap akan terealisasi karena banyak investor yang tertarik sehingga negara tidak terbebani dalam pembiayaan.

"Pasti nanti dikritik lagi, kenapa selalu di (Pulau) Jawa. Ini karena memang investor hanya berani di Jawa, di tempat lain dianggap tidak visible," ungkap Rudi.

#StopKeretaCepat

Sementara itu, di Twitter, sejumlah pemilik akun menyuarakan protesnya akan proyek kereta cepat. Dengan menggunakan tanda pagar (tagar) #StopKeretaCepat, mereka menuliskan alasan-alasan mengapa megaproyek itu perlu dihentikan.

Mereka pun turut me-retweet sejumlah pemberitaan dan pendapat tokoh yang menolak proyek kerja sama BUMN Indonesia dengan BUMN China tersebut. Tagar ini sempat masuk dalam trending topic pada Selasa sore ini.

(Baca: Fahri Hamzah: Jangan Sampai Kereta Cepat Jadi "Jokowi's New Toy")

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Tolong presiden @jokowi hentikan proyek kereta cepat JKT-BDG karena jaraknya trlalu pendek dan tidak efisien anggaran #StopKeretaCepat," tulis pengguna akun @SulthanAldivano.

"Pikirkan lagi masak masak. lagian JKT - BDG Deket. Toh angkutan umum & travel juga masih banyak! #StopKeretaCepat," tulis pengguna akun @kireyyunia.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Komnas HAM Harap Bertemu Jokowi untuk Jelaskan Rekomendasi Terkait TWK Pegawai KPK

Nasional
DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

DPR Sahkan Tujuh Calon Hakim Agung Hasil Uji Kelayakan

Nasional
Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Airlangga JE Sahetapy Tutup Usia

Nasional
Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Ini Daftar Aktivitas di Jawa-Bali dan Luar Jawa-Bali yang Wajib Pakai Aplikasi PeduliLindungi

Nasional
KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

KSAL: Calon Komandan Harus Berani Ambil Risiko

Nasional
PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

PMI: Donor Darah Menurun Setiap Terjadi Lonjakan Kasus Covid-19

Nasional
Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR  Jadi Anggota BPK 2021-2026

Diduga Tak Penuhi Syarat, Nyoman Suryadnyana Disahkan DPR Jadi Anggota BPK 2021-2026

Nasional
Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Pengunjung Mal di Daerah PPKM Level 4 Luar Jawa-Bali Boleh 50 Persen Kapasitas

Nasional
DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

DPR Sahkan 5 Anggota Dewan Pengawas RRI 2021-2026, Ini Nama-namanya

Nasional
Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Ini Daerah di Maluku dan Papua yang Terapkan PPKM Level 2 hingga 4 Oktober

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang, Pertandingan Olahraga Diizinkan, tapi Tanpa Penonton

Nasional
KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

KPK Tak Akan Beri Pesangon dan Uang Pensiun untuk Pegawai yang Dipecat Per 30 September 2021

Nasional
Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Rapat Paripurna DPR: 58 Orang Anggota Dewan Hadir Fisik, 198 Secara Virtual

Nasional
Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Sederet Jabatan yang Diembankan Jokowi kepada Luhut Binsar Pandjaitan

Nasional
Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Ini Daftar 21 Kabupaten/Kota Berkategori PPKM Level 1 hingga 4 Oktober

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.