Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

KPK Tangkap Sinyalemen Peredaran Uang pada Munaslub Golkar

Kompas.com - 30/01/2016, 10:15 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Saut Situmorang mengatakan, pihaknya juga akan mengawasi dinamika Partai Golkar yang sebentar lagi menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa.

Menurut dia, KPK menangkap sinyalmen adanya peredaran uang di sana.

"Kita menangkap sinyal-sinyal itu ada, bahkan kita menangkap jumlahnya yang bakal beredar itu berapa," kata Saut, Sabtu (30/1/2016).

Namun, Saut enggan mengungkap data intelejen itu. Saut pun meminta kader partai untuk bersaing secara sehat.

"Kalau enggak, kita tangkepin semua. Tolong angka-angka itu distop," kata Saut.

Saut mengatakan, KPK akan mengirim sinyal peringatan untuk memastikan Munaslub terlaksana dengan baik tanpa mencoreng demokrasi dengan korupsi.

Ia menambahkan, setiap kader partai berpotensi menjadi penyelenggara negara. Oleh karena itu, KPK hadir dengan sejumlah temuan tersebut agar tindak pidana korupsi jangan sampai mencederai Munaslub.

"Kasus selama ini kan most likely ada uang negara yang dimainkan. Ya, kita harus kayak 'Tom and Jerry', kejar sana kejar sini," kata Saut.

Banyaknya politisi yang dijerat lembaga antirasuah itu membuat KPK ingin mendukung sistem politik yang lebih beradab. Oleh sebab itu, KPK mengimbau para kader partai politik untuk menebalkan proteksi terhadap ancaman dan bahaya korupsi.

Belajar dari kasus mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum, demi mencapai hasratnya menjadi orang nomor satu di Indonesia, dia mengumpulkan pundi uang melalui cara yang tidak dibenarkan oleh hukum.

Anas terbukti menerima gratifikasi terkait proyek Hambalang dan tindak pencucian uang.

"Kasus Anas yang di pengadilan terungkap mau jadi presiden tapi nilep uang negara, apa kita mau ini berulang?" tanya Saut.

"Marilah kita lakukan pembangunan politik yang lebih beradab, tidak berpotensi gaduh, santun," lanjut dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com