Pemerintah Ingin Golkar Bersatu dan Beri Dukungan Konkret

Dukungan dari Golkar dianggap penting, khususnya untuk menghadapi dinamika politik di parlemen.

"Kami tidak ingin membedakan Golkar Ancol maupun Golkar Bali," ujar Sekretaris Kabinet, Pramono Anung, di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (27/1/2016). 

"Mudah-mudahan bisa cepat selesai dan pemerintah sungguh terbantu dengan kerja sama di parlemen," kata dia.

Pramono menuturkan, Presiden Jokowi telah mendapatkan laporan mengenai rekomendasi Rapimnas Golkar. Salah satu poinnya, Golkar menyatakan akan mendukung pemerintah.

Sedangkan terkait kepengurusan, akan diselesaikan melalui munas luar biasa yang rencananya digelar pertengahan tahun ini.

Pramono menegaskan, pemerintah tidak akan mencampuri penyelesaian konflik kepengurusan di internal Golkar.

Ia juga tidak ingin berandai-andai jika dukungan Golkar untuk pemerintah akan dibalas dengan diberikannya kursi menteri.

"Intinya, Presiden ingin Golkar benar-benar menyelesaikan (konflik internalnya). Kalau memberikan dukungan, tentu dengan senang hati kita berikan penghargaan," ucapnya.

Deklarasi dukungan Golkar kubu Aburizal terhadap pemerintah disampaikan dalam penutupan Rapat Pimpinan Nasional di JCC Senayan, Jakarta, Senin (25/1/2016) malam.

Pernyataan dukungan diserahkan Aburizal kepada Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Hukum dan HAM Yasonna H Laoly dan Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo yang hadir dalam acara tersebut.

Wakil Presiden Jusuf Kalla turut menyaksikan deklarasi dukungan itu. Selain mengubah haluan politik, Rapimnas Golkar yang digelar selama tiga hari ini juga mengambil satu keputusan penting lainnya, yakni menggelar musyawarah nasional luar biasa (munaslub).

Namun, kubu Aburizal meminta pengesahan terlebih dahulu dari pemerintah sehingga mempunyai legalitas untuk menyelenggarakan munaslub.

Ketua Umum PPP hasil Muktamar Jakarta Djan Faridz usai menghadiri rapimnas tersebut juga mengatakan akan membawa partainya mendukung pemerintahan Jokowi-JK.