Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tak Terima Sikap Masinton Pasaribu, F-Nasdem Somasi PDI-P

Kompas.com - 21/01/2016, 16:50 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Fraksi Nasdem di DPR mengirimkan surat yang berisi protes kepada Pimpinan Fraksi PDI-Perjuangan.

Dalam surat yang diterima Kompas.com, Nasdem mengaku keberatan atas sikap Anggota Fraksi PDI-P Masinton Pasaribu dalam rapat kerja dengan Jaksa Agung M Prasetyo, Rabu (20/1/2016).

"Dimana dalam rapat tersebut anggota Fraksi saudara atas nama Sdr. Masinton Pasaribu dengan nomor Anggota A-146 atas pernyataannya dalam rapat: mengingatkan Prasetyo (Jaksa Agung) bahwa dalam kasus-kasus Freeport dan Mobile 8 ada pertarungan antargeng dan dalam Mobile 8 ada pertarungan Surya Paloh dan Hari Tanoe," demikian bunyi surat yang dikirim tanggal 21 Januari 2016 tersebut.

Masih dalam surat itu, Nasdem beranggapan pernyataan Masinton tersebut menyesatkan dan tidak berdasar fakta.

Nasdem juga menegaskan Surya Paloh sebagai Ketua Umum Partai Nasdem tak mempunyai hubungan dengan penanganan perkara di Kejagung.

Nasdem menilai pernyataan itu sudah mencederai hubungan baik dengan PDI-P.

Terakhir, Nasdem juga mempertanyakan apakah pernyataan tersebut merupakan sikap pimpinan fraksi PDI-P atau sikap pribadi Masinton.

"Untuk itu, Fraksi Partai Nasdem meminta kepada Pimpinan Fraksi PDI-P untuk menegur sdr Masinton Pasaribu dengan Nomor Anggota-146 dan kepada yang bersangkutan untuk menarik pernyataannya dan meminta maaf melalui Media Massa baik cetak maupun elektronik, selambat-lambatnya dalam waktu 3x24 jam setelah surat ini diterima," demikian bunyi surat yang ditandatangai Ketua Fraksi Nasdem Victor Laiskodat dan Sekretaris Fraksi Nasdem Syarief Abdullah Alkadrie itu.

Jika tak mendapat permohonan maaf, maka Nasdem mengancam akan menempuh upaya hukum dan upaya-upaya lain yang dianggap perlu.

Surat tersebut ditembuskan pula ke Pimpinan DPR, Pimpinan Komisi III DPR, Ketua Umum DPP PDI-P dan Sekjen DPR RI.

Wakil Ketua Fraksi Nasdem Irma Suryani Chaniago saat dikonfirmasi, membenarkan surat tersebut.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com