Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

GP Ansor: Tak Perlu Sikapi Gafatar dengan Cara Anarkis

Kompas.com - 21/01/2016, 00:27 WIB
Nabilla Tashandra

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Gerakan Pemuda Ansor (GP Ansor), Benny Ramdhani menuturkan, masyarakat sepatutnya tak menggunakan cara anarkis menyikapi kehadiran kelompok Gerakan Fajar Nusantara (Gafatar),

Meski dicap sesat di sejumlah daerah, lanjut Benny, kelompok Gafatar ini tetap harus diajak berdialog dan diberikan pembinaan khusus untuk mengajaknya ke jalan yang benar.

"Perlu proses pembinaan yang harus dilakukan institusi-institusi yang berwenang. Pendekatannya yakni dengan cara dialog," tutur Benny dalam konferensi pers di Kantor GP Ansor Jalan Kramat Raya, Senen, Jakarta Pusat, Rabu (20/1/2016).

(Baca: Bupati Mempawah Menangis Saksikan Permukiman Eks Gafatar Dibakar)

Adapun terkait pandangan bahwa kelompok tersebut berbahaya, kata Benny, perlu dikaji kembali dari sudut pandang agama dan keyakinan. Ia menambahkan, kalaupun dianggap berbahaya, masyarakat tak perlu menyikapinya dengan kekerasan.

"Kita selalu menghindari itu. NU tidak akan menghadapi masalah-masalah sosial, keyakinan yang bersinggungan langsung dengan masyarakat lewat cara-cara anarkis," ujarnya.

Sebelumnya, terjadi pembakaran pemukiman warga eks Gafatar di Moton Panjang, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat pada, Selasa (19/1/2016).

(Baca: Mantan Jubir Gafatar: Apa Salah Kami?)

Aksi pembakaran itu seolah menjadi akhir dari serentetan penolakan masyarakat terhadap warga eks Gafatar di Kabupaten Mempawah sejak pekan lalu. Warga eks Gafatar ini berjumlah sekitar 700 jiwa dan menolak dengan tegas untuk pergi.

Ratusan warga sejak Senin sore mendatangi Kantor Bupati Mempawah menuntut agar para eks Gafatar itu untuk tidak lagi menetap di Mempawah. 

Sempat berlangsung negosiasi antara enam unsur perwakilan eks Gafatar dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Mempawah.

(Baca: Evakuasi Eks Anggota Gafatar di Mempawah Gunakan Kapal Perang TNI)

Pertemuan tertutup itu membahas tentang tuntutan warga serta opsi yang diberikan kepada para eks Gafatar yang kini membentuk kelompok tani di Mempawah.

Massa terus berkumpul dan jumlahnya semakin banyak di halaman Kantor Bupati Mempawah. Mereka menolak kehadiran kelompok yang kini aktif di bidang pertanian itu.

Kompas TV 700 Orang Pengikut Gafatar Dipulangkan

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

PKB Belum Tentu Dukung Anies Usai PKS Umumkan Duet dengan Sohibul Iman

Nasional
Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Mantan Kabareskrim: Saya Tidak Yakin Judi Online Akan Terberantas

Nasional
PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi 'Online' Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

PPATK Ungkap Perputaran Uang Judi "Online" Anggota Legislatif Capai Ratusan Miliar

Nasional
KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

KIM Siapkan Pesaing Anies pada Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil dan Kaesang Masuk Nominasi

Nasional
KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

KPK Ungkap Awal Mula Dugaan Korupsi Bansos Presiden Terbongkar

Nasional
Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, 'Jer Basuki Mawa Bea'

Akui Di-bully karena Izin Tambang, PBNU: Enggak Apa-apa, "Jer Basuki Mawa Bea"

Nasional
KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

KPU Minta Pemda Fasilitasi Pemilih yang Baru Berusia 17 Tahun pada Pilkada 2024

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

PKS Usung Anies-Sohibul untuk Pilkada Jakarta, Wasekjen PKB: Blunder...

Nasional
DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi 'Online'

DPR Desak PPATK Bongkar Pihak Eksekutif-Yudikatif yang Main Judi "Online"

Nasional
Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Wapres Ma'ruf Amin Dorong Hilirisasi Rempah Nasional

Nasional
Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Ketum KIM Segera Gelar Pertemuan Bahas Pilkada 2024

Nasional
Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Pusat Data Nasional Diretas, Pemerintah Dinilai Kurang Peduli Keamanan Siber

Nasional
Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Soal Isu Jadi Menlu Prabowo, Meutya Hafid: Hak Prerogatif Presiden Terpilih

Nasional
Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Benarkan Data Bais Diretas, Kapuspen: Server Dinonaktifkan untuk Penyelidikan

Nasional
1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

1.000 Anggota Legislatif Main Judi Online, PPATK: Agregat Deposit Sampai Rp 25 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com