Politisi PDI-P Nilai Deradikalisasi Tak Efektif dan Hanya Jadi Semacam Proyek

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi I DPR TB Hasanuddin mempertanyakan program deradikalisasi yang dilakukan pemerintah.

Program tersebut dinilai tak efektif, terbukti dengan masih adanya peristiwa pengeboman dan penembakan di kawasan Sarinah, Jakarta, Kamis pekan lalu.

"Deradikalisasi menjadi semacam proyek dan masuk dalam APBN dan dilaksanakan oleh lembaga-lembaga pemerintah bekerja sama dengan lembaga non pemerintah, LSM, ormas dan lain-lain," kata Hasanuddin dalam keterangan tertulis, Senin (18/1/2016).

Politisi PDI-P ini mengatakan, deradikalisasi menjadi program pemerintah sejak era SBY.

Program ini bertujuan untuk mengeliminasi atau bahkan menghilangkan para radikalis yang tumbuh berkembang di masyarakat, yang dianggap sebagian pakar sebagai embrio teroris.

Program ini, menurut Hasanuddin, disusun di beberapa kementerian, seperti Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan dan lain-lain.

Kegiatan deradikalisasi juga dilakukan oleh Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, Badan Intelijen Negara, Polri, dan lembaga-lembaga non kementerian lain.

"Harap dicatat, kalau ditotal, anggaran yang dikeluarkan bisa mencapai ratusan miliar rupiah," ujar Hasanuddin.

"Hasilnya? Memang belum terlihat untuk jangka panjang, tapi setidaknya teror yang dilakukan oleh radikalis itu seperti tetap tak berkurang, bahkan bibit-bibitnya semakin tumbuh," ucap dia.

Purnawirawan TNI ini menambahkan, aparatur negara sesungguhnya sudah bekerja dengan baik. Namun, masih ada beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki dan diubah, agar efektif dan efisien.

Misalnya dalam hal koordinasi. Pemerintah dianggap masih mementingkan ego sektoral. Akibatnya, ada daerah atau kelompok yang digarap dua sampai tiga lembaga, tapi di beberapa daerah justru rawan dan tak tersentuh.

Selain itu, pelibatan tokoh berbobot juga masih sangat kurang. Seringkali yang diturunkan ke sebuah wilayah rawan  hanya seorang petugas yang kurang dalam pengetahuan agama.

Terakhir, deradikalisasi juga belum melibatkan unsur para pemimpin non formal seperti pengurus RT/RW. Mereka sekarang justru hanya dijadikan semacam pemadam kebakaran setelah teror terjadi .

"Seharusnya libatkan, gerakkan dan danai mereka untuk melakukan pengawasan di daerah masing-masing, termasuk membantu program deradikalisasi," ucap Hasanuddin.