Pengamat: Teguran Fahri Hamzah Seharusnya Jadi Evaluasi KPK

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Eksekutif Lingkar Madani untuk Indonesia (LIMA), Ray Rangkuti menilai, seharusnya teguran Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kepada penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dijadikan bahan evaluasi bagi KPK.

Fahri protes atas sikap KPK yang membawa empat anggota Brimob lengkap dengan senjata laras panjang saat menggeledah ruang kerja tiga orang anggota komisi V DPR.

"Teguran Fahri mestinya menjadi bahan evaluasi bagi KPK, apakah proses penggeledahan seperti itu membutuhkan Brimob masuk ke dalam ruangan DPR," tutur Ray saat dihubungi, Sabtu (16/1/2016).

Pasalnya, lanjut dia, penggeledahan tersebut dilakukan bukan karena terkait dengan kejahatan yang berdampak pada kekeraaan. Sehingga KPK juga tak perlu membawa Brimob dengan senjata lengkap.

Ray mengakui bahwa dari segi substansi, sikap Fahri yang mempertanyakan langkah KPK tersebut dapat dibenarkan. Namun, cara yang digunakan Fahri dinilai berlebihan. (baca: Begini Panasnya Adu Mulut Fahri Hamzah dengan Penyidik KPK...)

"Mestinya sebagai pimpinan DPR, beliau tidak perlu membuat sikap yang seolah-olah dia tidak dapat membuat koreksi," ujar Ray.

Koreksi yang dimaksud adalah dengan melayangkan surat protes resmi melalui sekretariat DPR jika menemukan adanya cara penggeledahan yang dirasa tak sesuai. (baca: Cerita Penyidik KPK yang Tak Gentar Hadapi Fahri Hamzah Saat Penggeledahan)

Cara lain, menurut Ray, bisa berkoordinasi dengan Komisi III yang menjadi mitra KPK maupun Kepolisian.

"Komisi III nanti bisa memanggil baik KPK maupun Polisi supaya ke depan memperbaiki sistemnya karena membawa polisi masuk ke gedung DPR dengan senjata lengkap seperti buat tempur juga diakui berlebihan," imbuhnya.

KPK sebelumnya menganggap pihaknya telah bekerja sesuai prosedur. Pengawalan seperti itu biasa dilakukan dalam penggeledahan selama ini.

Adapun Kapolri Jenderal Pol Badrodin Haiti mengatakan, pihaknya hanya membantu KPK sesuai permintaan. Terkait protes Fahri, Badrodin meminta agar dilihat lagi aturan yang ada di KPK.

Penggeledahan pada Jumat (14/1/2016) siang, di kompleks Parlemen Senayan, dilakukan terkait penangkapan anggota Komisi V Fraksi PDI-P, Damayanti Wisnu Putranti, atas menerima suap dalam sebuah proyek di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR).

Setelah menggeledah ruangan Damayanti di lantai 6, sembilan penyidik KPK turut menggeledah ruangan anggota Komisi V Fraksi Partai Golkar Budi Supriyanto di lantai 13.

Setelah itu, penyidik turun ke lantai 3 untuk menggeledah ruangan Wakil Ketua Komisi V Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Yudi Widiana. (baca: Fahri Hamzah: Ini Kok Seolah-olah Kami di DPR Maling Semua)

Saat itu lah adu mulut antara Fahri dan Christian terjadi. Fahri yang juga politisi PKS ini tak menyebut peraturan apa yang tak memperbolehkan penyidik KPK membawa anggota Brimob saat melakukan penggeledahan.

Tak jarang keduanya saling bicara dengan nada tinggi dalam menyampaikan argumennya. Namun, para penyidik KPK tetap konsisten untuk menggeledah ruang Yudi.

Fahri akhirnya menyerah dan memilih menjelaskan permasalahan ini kepada media yang berada di lokasi.