Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

BIN Akui Sudah Mendeteksi Potensi Teror ISIS Sejak November 2015

Kompas.com - 15/01/2016, 17:53 WIB
Dani Prabowo

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Badan Intelijen Negara Sutiyoso mengatakan, sejak awal BIN telah memberikan sinyalemen kepada Presiden Joko Widodo dan aparat keamanan akan adanya aksi serangan yang dilakukan teroris.

Namun, deteksi yang dilakukan BIN belum dapat memprediksi kapan serangan akan dilakukan.

"Karena serangan teroris tidak mengenal ruang, waktu dan sasaran. Sehingga sulit untuk mendeteksinya," kata Sutiyoso saat memberikan keterangan di kantornya, Jumat (15/1/2016).

Sutiyoso menuturkan, sinyal potensi aksi teror itu telah diberikan sejak November 2015 lalu. Saat itu, BIN menyebutkan jika ratusan alumni Negara Islam di Iraq dan Suriah (dikenal dengan sebutan ISIS) kembali ke Tanah Air.

Selain itu, kata dia, terdapat 423 mantan narapidana kasus terorisme yang telah dibebaskan. BIN, kata dia, juga mendeteksi adanya pelatihan-pelatihan oleh kelompok radikal.

"Mereka yang kembali ke Tanah Air ini kan menyebar ke berbagai daerah. Dan kita juga sudah informasikan ke BINDA (BIN daerah) mengenai hal tersebut," ujarnya.

Menurut dia, dari hasil monitoring yang dilakukan, sempat diketahui jika akan terjadi kemungkinan aksi serangan teroris pada 9 Januari 2016. Namun, aksi tersebut tidak terjadi.

"Tapi akhirnya ya itu tadi, serangan teroris tidak mengenal ruan dan waktu. Dan kesulitan ini juga dialami oleh negara-negara lain seperti AS, Thailand, Turki dan Perancis," ujar Sutiyoso.

"Di sana bahkan obyek vital sudah dijaga ketat tapi ternyata aksi teroris dilakukan di tempat konser," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Mempermainkan Hukum sebagai Senjata Politik

Nasional
KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

KPK Duga Korupsi Bansos Presiden Rugikan Negara Lebih dari Rp 50 Miliar

Nasional
Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Jadi Tersangka Korupsi, Eks Sestama Basarnas Mundur dari Kepala Baguna PDI-P

Nasional
KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

KY Prioritaskan Laporan KPK terhadap Majelis Hakim yang Bebaskan Gazalba Saleh

Nasional
PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

PPATK Catat Perputaran Dana terkait Pemilu 2024 Senilai Rp 80,1 T

Nasional
Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Anggota DPR Sebut PPATK Macan Ompong karena Laporan Tak Ditindaklanjuti Penegak Hukum

Nasional
KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

KPK Sebut Kasus Bansos Presiden Terungkap Saat OTT Kemensos yang Seret Juliari

Nasional
PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

PDN Diretas, Ombudsman: Yang Produksi Ransomware Ini Harus Dicari dan Ditangkap

Nasional
KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

KPK Duga Pengadaan Lahan di Rorotan oleh Perumda Sarana Jaya Rugikan Negara Rp 200 Miliar

Nasional
Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Kasus Rekayasa Jual Beli Emas Budi Said, Kejagung Periksa 3 Pegawai Pajak

Nasional
Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi 'Online' Bisa Dipidana

Menko PMK Sebut Pinjamkan Nomor Rekening ke Pelaku Judi "Online" Bisa Dipidana

Nasional
Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Satgas Kantongi Identitas Pemain Judi Online, Bandar Belum Jadi Prioritas

Nasional
PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

PKS Usung Anies-Sohibul Iman di Pilkada Jakarta, Tutup Peluang Cawagub dari Nasdem atau PDI-P?

Nasional
Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Sudahi Manual, Waktunya Rekapitulasi Pemilu Elektronik

Nasional
Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi 'Online'

Menko PMK Minta Warga Waspadai Penyalahgunaan Rekening untuk Judi "Online"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com