Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Jokowi, MUI Minta Indonesia Damaikan Iran dan Arab Saudi

Kompas.com - 05/01/2016, 12:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Jajaran pengurus harian Majelis Ulama Indonesia (MUI) menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, Selasa (5/1/2016).

MUI meminta Pemerintah Indonesia memberikan peran yang lebih aktif untuk meredakan ketegangan antara Arab Saudi dan Iran.

"Kami menyampaikan usul-usul seperti peran Indonesia dalam meredakan konflik Iran dan Arab. Indonesia sebagai negara berpenduduk mayoritas Muslim memiliki posisi yang strategis untuk menengahi konflik yang terjadi," ujar Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin seusai pertemuan.

MUI khawatir konflik yang melibatkan Iran dan Arab Saudi meluas. Sebab, kedua negara itu memiliki sekutunya masing-masing, seperti Iran yang didukung kuat oleh Irak, Suriah, dan Lebanon.

Sementara itu, Arab Saudi adalah negara Teluk yang cukup berpengaruh.

Ma'ruf mengakui, konflik kedua negara yang sudah terjadi sejak lama cukup kompleks, mulai dari masalah ekonomi, hubungan Syiah-Sunni, hingga keterlibatan negara-negara Barat.

Berdasarkan pernyataan Jokowi dalam pertemuan tadi, kata Ma'ruf, pemerintah menyadari gentingnya situasi yang terjadi di daerah Timur Tengah.

Oleh karena itu, pemerintah melakukan upaya diplomasi untuk meredakan situasi.

"Presiden mengaku sudah ditawari untuk ikut salah satu blok, tetapi ditolak karena posisi Indonesia netral dan ingin mendamaikan keduanya. Dalam waktu dekat, Presiden juga mengatakan akan segera melakukan konferensi untuk membahas masalah ini," ujar Ma'ruf.

Hubungan Saudi-Iran memburuk setelah pemerintah di Riyadh mengeksekusi ulama Syiah terkemuka, Sheikh Nimr al-Nimr, pada Sabtu (2/1/2016) lalu, terkait kasus terorisme.

Ia menjalani hukuman mati bersama tidak kurang dari 40 orang lainnya. Eksekusi Al-Nimr memicu kemarahan di Iran dan beberapa kawasan lain di dunia dan memicu aksi unjuk rasa di Teheran, yang berlangsung di depan kantor Kedutaan Arab Saudi.

Para pengunjuk rasa antara lain melempari kantor Kedutaan Arab Saudi dengan bom molotov.

Pada Minggu (3/1/2016) malam, Kementerian Luar Negeri Saudi di Riyadh mengumumkan pemutusan hubungan diplomatik dengan Iran.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

PAN Minta Demokrat Bangun Komunikasi jika Ingin Duetkan Lagi Khofifah dan Emil Dardak

Nasional
Tanggapi Ide 'Presidential Club' Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Tanggapi Ide "Presidential Club" Prabowo, Ganjar: Bagus-bagus Saja

Nasional
6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

6 Pengedar Narkoba Bermodus Paket Suku Cadang Dibekuk, 20.272 Ekstasi Disita

Nasional
Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Budiman Sudjatmiko: Bisa Saja Kementerian di Era Prabowo Tetap 34, tetapi Ditambah Badan

Nasional
PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

PAN Ungkap Alasan Belum Rekomendasikan Duet Khofifah dan Emil Dardak pada Pilkada Jatim

Nasional
Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Prabowo Hendak Tambah Kementerian, Ganjar: Kalau Buat Aturan Sendiri Itu Langgar UU

Nasional
Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Tingkatkan Pengamanan Objek Vital Nasional, Pertamina Sepakati Kerja Sama dengan Polri

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang 'Sapi Perah'

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Tak Jadi Ajang "Sapi Perah"

Nasional
Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Ganjar Deklarasi Jadi Oposisi, Budiman Sudjatmiko: Kalau Individu Bukan Oposisi, tapi Kritikus

Nasional
Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis 'Maksiat': Makan, Istirahat, Shalat

Telat Sidang, Hakim MK Kelakar Habis "Maksiat": Makan, Istirahat, Shalat

Nasional
Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Ditanya Kans Anies-Ahok Duet pada Pilkada DKI, Ganjar: Daftar Dulu Saja

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com